Ribuan Warga Suarakan Krisis Kemanusiaan Jila di DPRK Mimika

Suasana unjuk rasa yang digelar Solidaritas Peduli Jila (SPJ) di halaman Kantor DPRK Mimika, Timika, Rabu (17/12/2025). (Ist)

PAPUA — Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (17/12/2025). Aksi tersebut diikuti ribuan warga dari berbagai latar belakang yang menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi keamanan dan kemanusiaan di Distrik Jila.

Massa menilai situasi yang terjadi di wilayah tersebut telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil. Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mengungsi akibat rasa takut yang berkepanjangan, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam aksi itu, SPJ secara tegas mendesak pemerintah agar segera menarik pasukan militer non-organik dari Distrik Jila. Kehadiran aparat bersenjata disebut telah memicu trauma kolektif, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya yang hidup dalam bayang-bayang konflik.

Selain penarikan pasukan, tuntutan lain yang disuarakan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK Mimika. Pansus dinilai penting untuk menelusuri, menangani, dan mencari solusi atas persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat Jila secara menyeluruh dan berkeadilan.

Koordinator aksi, Melianus Alom, menyampaikan bahwa masyarakat Jila bukanlah ancaman bagi negara. Ia menegaskan bahwa warga hanya menginginkan kehidupan yang aman dan damai, terlebih menjelang perayaan Natal yang seharusnya menjadi momentum sukacita dan ketenangan.

Menurut SPJ, kondisi keamanan yang berlangsung dalam waktu lama telah meninggalkan luka psikologis mendalam. Suasana ketakutan akibat keberadaan pasukan bersenjata membuat warga hidup dalam tekanan, bahkan kehilangan rasa aman di tanah mereka sendiri.

Aspirasi massa mendapat tanggapan dari anggota DPRK Mimika Fraksi Partai Gerindra, Dolfin Beanal. Ia menyampaikan empati terhadap penderitaan masyarakat Jila dan menilai bahwa persoalan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekerasan.

Dolfin menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dan dialog dalam menyelesaikan konflik. Ia juga mengimbau agar aparat keamanan membangun relasi yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan sebagai pelindung, bukan ancaman.

Dalam aksi tersebut, SPJ juga menuntut pencabutan status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Jelamatagal. Pencabutan status ini diharapkan menjadi langkah awal pemulihan keamanan, stabilitas sosial, serta kembalinya warga ke kampung halaman.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Melalui aksi ini, SPJ menegaskan suara masyarakat Jila yang mendambakan keadilan, rasa aman, serta kehidupan yang bermartabat di tanah adat mereka.