Legislator Papua Tengah Desak Kepastian Gaji Guru P3K dan Perbaikan Layanan Pendidikan Khusus

Anggota Komisi II DPR Papua Tengah dari Fraksi PKS, Ardi, saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika terkait kondisi guru dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, Selasa (9/12/2025). (Ist)

PAPUA — Kunjungan Komisi II DPR Papua Tengah ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika pada Selasa (9/12/2025) menjadi sorotan penting terhadap persoalan mendasar yang selama ini membayangi layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan mendapati kondisi sekolah yang masih serba terbatas, baik dari sisi fasilitas maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Situasi ini dinilai berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan keberlangsungan pendidikan inklusif di Mimika.

Anggota DPR Papua Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardi, menegaskan bahwa persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru SLB harus menjadi perhatian dan prioritas utama pemerintah.

Baca juga: Solidaritas dari Timur Indonesia: Cipayung Plus Biak Galang Dana untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

Menurut Ardi, tersendatnya pembayaran gaji P3K guru SLB disebabkan oleh belum rampungnya proses administrasi akibat peralihan kewenangan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini, kata dia, telah berlangsung terlalu lama dan mengorbankan kesejahteraan para guru.

Ia menilai, guru SLB memegang peran strategis dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga hak-hak mereka tidak boleh diabaikan hanya karena persoalan birokrasi yang berlarut-larut.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri Mimika, Sunaroin, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi sekolah tersebut. Dari total 155 siswa yang terdaftar, hanya sekitar 120 siswa yang dapat mengikuti kegiatan belajar secara aktif.

Keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kehadiran siswa. Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah dan tidak memiliki sarana transportasi yang memadai.

Baca juga: PERMAHI Soroti Laporan Publik yang Tak Kunjung Bergerak, Kinerja Kejaksaan Mimika Dipertanyakan

Di sisi lain, SLB Negeri Mimika hanya ditopang oleh 22 tenaga pendidik, termasuk guru honorer yang menerima penghasilan sebesar Rp1.250.000 per bulan. Angka tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan yang layak bagi tenaga pendidik dengan tanggung jawab besar.

Ardi menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi dan segera menyelesaikan hambatan administrasi yang ada.

Kunjungan Komisi II DPR Papua Tengah ke SLB Negeri Mimika diharapkan menjadi momentum awal bagi perbaikan nyata layanan pendidikan khusus di Papua Tengah, agar hak guru terpenuhi dan anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan.