Pelabuhan Wanam Merauke Dikebut, Masyhud Sebut Ini Investasi Ketahanan Pangan-Energi Jangka Panjang

Ditjen Hubla Kemenhub percepat pembangunan Pelabuhan Wanam Merauke untuk dukung logistik dan ketahanan pangan nasional. (Kemenhub)

PAPUA - Proyek pembangunan Pelabuhan Wanam di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, terus dikebut untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut.

“Pelabuhan Wanam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan dikutip di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Kontrak Pengadaan untuk Rampung 100 Persen

Masyhud menegaskan, penguatan konektivitas dan ketahanan logistik nasional dilakukan antara lain lewat percepatan penyelesaian Pelabuhan Wanam. Upaya itu ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga selesai 100 persen di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca juga: Open House Natal Jayapura: Abisai Rollo Undang Warga ke Rujab Perdana 25-26 Desember 2025

Ia menyebut Pelabuhan Wanam memiliki peran strategis sebagai simpul logistik untuk mendukung kawasan swasembada pangan, energi, dan air secara nasional. "Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Wanam dapat diselesaikan secara menyeluruh," jelasnya.

Progres Fisik dan Penunjukan Pelaksana

Menurut Masyhud, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut telah mencapai 87,39 persen, dengan pembaruan hingga 12 Desember 2025. Untuk menuntaskan pekerjaan sampai 100 persen, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan.

Penunjukan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tekankan Mutu dan Akuntabilitas

Dalam kesempatan itu, Masyhud menekankan pelaksanaan pekerjaan harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kualitas. “Saya berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Baca juga: Mahasiswa Papua di Aceh Utara Dapat Bantuan Sembako, Bupati Teluk Bintuni Disebut Tunjukkan Empati Bencana

Ia menambahkan percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Di sisi lain, proyek ini disebut sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional, terutama untuk wilayah timur Indonesia dan kawasan 3T.

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna mewujudkan Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing,” tambahnya.

Dampak yang Diharapkan

Percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam diharapkan memperkuat konektivitas laut di Papua Selatan. Selain itu, distribusi logistik diharapkan lebih efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.