Papua Prioritas Pangan dan Energi: Presiden Prabowo Dorong Sawit, Singkong, dan Tebu untuk Swasembada

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat percepatan pembangunan Papua bersama kepala daerah se-Tanah Papua dan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Ist)

PAPUA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Papua sebagai kawasan prioritas dalam upaya mencapai swasembada energi dan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat percepatan pembangunan Papua bersama kepala daerah se-Tanah Papua dan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara pada Selasa (16/12/2025).

Dalam arahan yang disampaikan kepada para kepala daerah, Presiden menggarisbawahi pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu pilar untuk produksi bahan bakar nabati. Sawit dipandang berpeluang menjadi sumber substitusi energi fosil apabila diintegrasikan dengan program hilirisasi dan industri lokal.

Selain sawit, singkong dan tebu disebut sebagai komoditas strategis yang layak dikembangkan untuk produksi etanol. Pemanfaatan ketiga komoditas ini diharapkan dapat membentuk rantai nilai lokal — dari petani, pabrik pengolahan hingga distribusi energi — sehingga manfaat ekonomi langsung sampai ke tingkat kabupaten.

Baca juga: Kreativitas Pemuda Mimika Disalurkan Lewat Lomba Video Aksi Sosial Bertema Lingkungan

Presiden menegaskan bahwa target swasembada bukan hanya untuk wilayah Papua, melainkan bagian dari agenda nasional yang menargetkan kemandirian pangan dan energi dalam lima tahun ke depan. Pendekatan ini mengedepankan pemerataan produksi dan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan impor.

Salah satu fokus rapat adalah memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menjaga ketersediaan pangan dan energi. Evaluasi regulasi serta koordinasi antar-lembaga diusulkan agar program pembangunan dapat berjalan cepat, efisien, dan terukur di lapangan.

Prabowo juga menekankan pentingnya pengamanan aset negara di Papua agar sumber daya dan lahan yang dikelola dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Langkah-langkah regulasi dan pengawasan diangkat sebagai langkah preventif untuk mencegah kebocoran manfaat ekonomi.

Paparan presiden menyertakan perhitungan dampak fiskal: pengurangan impor bahan bakar minyak melalui substitusi bahan bakar nabati dan peningkatan penggunaan energi terbarukan berpotensi memangkas pengeluaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini menjadi salah satu dasar urgensi program percepatan.

Baca juga: “Si Cantik Mimika” Resmi Diluncurkan, Layanan Perikanan Masuk Era Digital

Di sisi implementasi, rapat menggarisbawahi perlunya sinergi antara pengembangan tanaman pangan/energi dengan investasi infrastruktur, teknologi pengolahan, dan pelatihan sumber daya manusia lokal. Pendekatan berbasis klaster wilayah disarankan untuk mempercepat skala ekonomi dan daya saing produk.

Presiden menutup arahan dengan harapan bahwa kebijakan ini menjadi titik balik bagi kemandirian ekonomi Indonesia sekaligus membawa perubahan kesejahteraan nyata di Papua. Rencana percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional.