Sawit Papua Berbasis Desa: Ahok Dorong Skema Koperasi Rakyat agar Manfaat Ekonomi Masuk ke Warga

Ahok menyampaikan gagasan sawit Papua berbasis desa lewat skema koperasi rakyat agar keuntungan kembali ke warga.PAPUA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyampaikan gagasan pengelolaan sawit Papua berbasis desa melalui akun YouTube pribadinya. Video itu diunggah pada Senin, 22 Desember 2025.

Ahok menekankan pentingnya skema koperasi rakyat agar manfaat ekonomi dari sawit benar-benar dirasakan masyarakat desa. Ia menilai selama ini pengelolaan sawit kerap membuat rakyat justru jauh dari keuntungan yang dijanjikan.

Menurut Ahok, keterlibatan desa menjadi kunci agar hasil sawit tidak hanya dinikmati pengusaha besar. Karena itu, ia mengusulkan sebagian kepemilikan lahan sawit diberikan kepada desa. “Kalau 20 persen saja atau 40 persen saja itu menjadi milik desa,” ujar Ahok.

Baca juga: Ground Breaking Kantor Gubernur Papua Tengah Digelar 27 Desember, Mendagri Tito Dijadwalkan Hadir

Usulan Pola Koperasi Rakyat

Ahok mengatakan lahan yang menjadi bagian desa sebaiknya dikelola dengan pola koperasi rakyat. Dalam skema itu, warga desa tetap bekerja secara profesional dan menerima gaji sebagaimana pekerja pada umumnya.

“Dikelola oleh pengusaha orang desa yang mau kerja di sana jadi gaji seperti biasa,” katanya.

Baca juga: Kasus ODGJ Boven Digoel Tertinggi di Papua Selatan, Jeffri Nirahua Usul Bangun RSJ

Ahok menambahkan keuntungan pengelolaan sawit semestinya dibagikan kepada warga lewat mekanisme koperasi. Ia menilai pola itu lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan skema yang berjalan saat ini.

Cegah Konflik dan Jaga Lingkungan

Dalam konteks Papua, Ahok menilai pengelolaan berbasis desa juga penting untuk mencegah konflik lahan. Ia juga menekankan perlunya kebijakan sawit yang selaras dengan kepentingan masyarakat lokal.

Menurut Ahok, pengelolaan sawit berbasis koperasi rakyat dapat menjadi alternatif agar kebijakan sawit tidak merusak lingkungan sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi desa.