Beban Kerja di Kebun Sawit Mimika: Pemuda Kei Soroti Masalah Upah dan Dampak Lingkungan

Edoardus Rahawadan, Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) Mimika. (Ist)

PAPUA — Pekerja di kebun kelapa sawit Kabupaten Mimika menghadapi serangkaian tantangan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Isu tersebut kembali mencuat dalam diskusi yang digelar baru-baru ini di Timika, di mana Edoardus Rahawadan, Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK), menyampaikan pandangan kritis mengenai upah dan beban kerja yang dihadapi oleh para pekerja.

Edoardus mengungkapkan, pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di kawasan ini menuntut pekerja untuk membersihkan dan merawat pohon kelapa sawit dengan sistem pembayaran berbasis jumlah pohon yang selesai diproses. Hal ini memicu perasaan tertekan karena para pekerja harus memenuhi target tertentu setiap hari. Jika target tersebut tidak tercapai, pendapatan mereka pun terpengaruh.

Menurut Edoardus, beban fisik yang harus ditanggung pekerja sering kali membuat target menjadi sulit dicapai. "Pekerjaan ini sangat melelahkan. Kami harus menyelesaikan pekerjaan pembersihan dan perawatan pohon yang intens, namun sering kali kami tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan," jelasnya dalam diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan.

Baca juga: Satgas Damai Cartenz Bagikan Makanan Ringan dan Bangun Kepercayaan Masyarakat

Beban kerja yang berat ini diperburuk oleh sistem pembayaran yang bergantung pada pencapaian target. Pekerja yang tidak dapat memenuhi jumlah pohon yang ditentukan akan menerima bayaran yang lebih rendah. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan pekerja, yang merasa bahwa penghasilan mereka tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.

Edoardus menyoroti bahwa janji perusahaan mengenai stabilitas upah dan kompensasi yang adil sering kali tidak dipenuhi. "Pekerja mengharapkan kejelasan mengenai upah yang akan diterima dan kepastian atas kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka yang berat ini," tuturnya.

Kondisi ini memicu rasa tidak puas di kalangan pekerja, yang merasa perusahaan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka. Mereka berharap agar perusahaan lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai hak-hak pekerja, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Edoardus juga menyinggung janji perusahaan, terutama PT Belavita (sebelumnya PT PAL), yang menyatakan akan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Namun, ia mengungkapkan keraguan masyarakat setempat mengenai implementasi janji tersebut.

"Sampai saat ini, kami masih khawatir apakah janji ini benar-benar akan terealisasi di lapangan. Masyarakat setempat dan organisasi pemuda terus memantau hal ini, dan kami berharap perusahaan bisa menunjukkan komitmen nyata untuk memberdayakan tenaga kerja lokal," tambahnya.

Sebagai Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus tidak hanya mengangkat isu upah dan ketenagakerjaan, tetapi juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Ia menyatakan kekhawatirannya mengenai dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sekitar, yang sering kali terabaikan dalam proses ekspansi perkebunan.

"Pekerjaan ini sangat melelahkan. Kami harus menyelesaikan pekerjaan pembersihan dan perawatan pohon yang intens, namun sering kali kami tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan," ujar Edoardus.

Pernyataan Edoardus ini sejalan dengan keresahan masyarakat yang mulai merasakan dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan hidup mereka. Peningkatan jumlah kebun sawit di wilayah tersebut sering kali berujung pada penggundulan hutan dan perubahan kualitas tanah yang mempengaruhi sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat adat.

Baca juga: Hercules di Dekai: Ketegangan Meningkat, TPNPB Desak Evakuasi Sipil dan Hentikan Operasi Militer

Edoardus menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perkebunan kelapa sawit sangat penting. "Kami berharap ada dialog yang lebih terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan kami sebagai pihak yang paling terpengaruh, hanya akan memperburuk keadaan," tegasnya.