Hercules di Dekai: Ketegangan Meningkat, TPNPB Desak Evakuasi Sipil dan Hentikan Operasi Militer

Suasana kedatangan pasukan dan logistik perang menggunakan pesawat Hercules di Bandar Udara Nop Goliath Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (18/12/2025). (Ist)

PAPUA — Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo kembali memanas setelah kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melaporkan adanya pendoropan pasukan dan logistik militer di Bandar Udara Nop Goliath Dekai, Kamis (18/12/2025).

Dalam rilis Pusat Informasi dan Strategis (PIS) TPNPB, disebutkan satu unit pesawat Hercules milik militer mendarat dan menurunkan ratusan personel bersenjata lengkap beserta perlengkapan perang. Aktivitas ini, menurut TPNPB, terjadi secara masif dan terkoordinasi.

TPNPB mengklaim jumlah personel yang diturunkan mencapai sekitar 200 orang, termasuk distribusi logistik perang dan dua unit kendaraan taktis berlapis anti peluru. Semua itu, ujar pihak pemberi laporan, segera disebar ke sejumlah pos dan markas militer di wilayah Yahukimo.

Klaim pendoropan tersebut menimbulkan kekhawatiran tinggi karena menurut TPNPB langkah itu merupakan persiapan peningkatan operasi militer yang dapat memperluas zona konflik dan meningkatkan risiko bagi warga sipil di sekitar lokasi.

Baca juga: TPNPB Tolak Pertemuan Presiden-Prancis? — Menyuarakan Akar Konflik dan Hak Asasi yang Belum Terjamah

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan imbauan keras kepada lembaga-lembaga kemanusiaan internasional agar segera turun tangan. Mereka menuntut evakuasi massal korban sipil yang disebut masih mengungsi di hutan-hutan akibat konflik berkepanjangan.

Dalam siaran persnya, Jubir TPNPB Sebby Sambom menegaskan bahwa kondisi pengungsi rentan terhadap serangan, kelaparan, dan penyakit bila eskalasi militer terus berlangsung. Sambom meminta akses kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah-daerah terdampak.

Selain menyeru lembaga internasional, TPNPB juga menyampaikan peringatan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar menghentikan operasi militer yang dinilai menempatkan warga sipil dalam bahaya.

Reaksi dari pihak militer belum dikonfirmasi secara resmi hingga berita ini disusun. Sejumlah sumber lokal menyebutkan peningkatan mobilitas alat berat dan penguatan pos di beberapa titik akses utama menuju wilayah pegunungan.

Kondisi ini kembali membuka perdebatan publik mengenai pendekatan keamanan versus kemanusiaan di Papua. Para pengamat menyatakan bahwa operasi militer yang intens tanpa jaminan perlindungan sipil justru dapat memperparah krisis pengungsi dan menutup akses bantuan.

Baca juga: Bupati Boven Digoel Jalin Sinergi Strategis dengan Wakil Menteri Desa di Jakarta

Di tingkat daerah, tokoh adat dan pemimpin komunitas mendesak dialog segera antara semua pihak untuk menahan eskalasi dan membuka jalur aman bagi warga yang terdampak. Mereka menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi evakuasi dan distribusi bantuan.

Lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional diminta memantau situasi dengan cepat agar ada penilaian independen terkait klaim pendoropan personel dan potensi pelanggaran hak asasi yang mungkin menyertai operasi bersenjata.

Sementara itu, warga sipil yang masih bertahan di perkampungan mengekspresikan rasa takut dan keprihatinan. Beberapa mengungkapkan kesiapan meninggalkan kampung bila konfrontasi berskala besar benar-benar terjadi.