TPNPB Tolak Pertemuan Presiden-Prancis? — Menyuarakan Akar Konflik dan Hak Asasi yang Belum Terjamah

Tampak siaran pers resmi oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Jakarta, Rabu (18/12/2025). (papuanewsonline)

PAPUA — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengeluarkan siaran pers resmi yang menolak rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan pejabat-pejabat Papua di Istana Negara pada 18 Desember 2025.

Kelompok bersenjata itu menilai pertemuan berlabel pembangunan tersebut hanya mengabaikan dimensi politik dan historis yang menurut mereka menjadi sumber konflik berkepanjangan di Papua. Dalam pandangan TPNPB, pendekatan pembangunan tanpa penyelesaian politik bersifat permukaan.

Siaran pers menegaskan bahwa masalah Papua tidak bisa reduksi ke soal infrastruktur dan ekonomi semata. TPNPB menekankan perlunya dialog yang mencakup pengakuan sejarah dan penyelesaian politik antara pihak-pihak yang disebut memiliki peran historis.

Baca juga: Bupati Boven Digoel Jalin Sinergi Strategis dengan Wakil Menteri Desa di Jakarta

Lebih jauh, TPNPB menyatakan penolakan terhadap seluruh agenda pembangunan dan program unggulan pemerintah pusat di Papua apabila program tersebut berjalan tanpa proses penyelesaian konflik yang adil dan inklusif.

Kelompok ini juga memperingatkan kemungkinan tindakan untuk membatalkan atau menghadang implementasi program-program yang dianggap memperkuat keterikatan negara tanpa menyentuh akar persoalan. Ancaman tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perpanjangan kekuasaan negara.”

Dalam siaran persnya, TPNPB menyoroti klaim pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Papua. Mereka meminta adanya akses bagi lembaga HAM internasional untuk melakukan investigasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil terdampak.

TPNPB menyerukan agar penyelesaian konflik dilakukan lewat mekanisme yang dianggap adil dan terbuka, melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga internasional. Pandangan ini menegaskan sikap mereka bahwa masalah Papua bersifat multilateral dan berakar pada sejarah kolonial serta politik global.

Pernyataan publik kelompok itu memunculkan kembali perdebatan seputar strategi penanganan Papua: antara pendekatan pembangunan ekonomi terarah dan tuntutan penyelesaian politik serta penegakan HAM. Kedua pendekatan ini, menurut pengamat, kerap berjalan terpisah dalam praktik kebijakan.

Reaksi TPNPB juga membawa implikasi bagi pejabat daerah yang hadir dalam pertemuan; kelompok itu menyebut kesiapan mengambil tindakan terhadap pejabat yang dinilai berperan memperkuat kontrol negara di wilayah Papua. Pernyataan semacam ini menambah ketegangan politik dan keamanan.

Baca juga: Papua Prioritas Pangan dan Energi: Presiden Prabowo Dorong Sawit, Singkong, dan Tebu untuk Swasembada

Dampak pernyataan TPNPB berpotensi mempengaruhi wacana publik dan kebijakan pusat mengenai Papua dalam jangka pendek. Pemerintah pusat, di sisi lain, kerap menegaskan prioritas pada pembangunan dan stabilitas sebagai jalan keluar konflik.

Sikap TPNPB juga memicu tuntutan dari berbagai pihak untuk dialog yang lebih inklusif, melibatkan suara masyarakat adat, lembaga HAM, serta aktor internasional guna mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Siaran pers tersebut menutup dengan penegasan kembali posisi politik TPNPB: menolak pendekatan pembangunan tanpa penyelesaian konflik, menuntut pengakuan sejarah, dan meminta keterlibatan pihak internasional dalam penanganan isu HAM dan kemanusiaan di Papua.