Warga Ketengban Tolak Pembangunan Pos Militer

Mahasiswa bersama perwakilan masyarakat adat saat menggelar aksi damai penolakan rencana pembangunan pos militer di wilayah suku Ketengban (Ist)

PAPUA - Penolakan terhadap rencana pembangunan pos militer di wilayah suku Ketengban, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), terus menguat. Mahasiswa, pelajar, perempuan, tokoh agama, hingga intelektual adat menyuarakan sikap tegas mereka melalui aksi damai di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Aksi yang berlangsung pada Selasa (24/3/2026) itu dipusatkan di kawasan Dunlop, Distrik Sentani. Massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat Ketengban menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka di hadapan publik.

Penolakan ini ditujukan terhadap rencana pembangunan pos militer di 14 distrik yang berada dalam wilayah adat suku Ketengban. Beberapa distrik yang disebut di antaranya Distrik Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime.

Baca juga: Hangatnya Kebersamaan, Polisi dan Anak-Anak Papua Tertawa di Sugapa

Koordinator aksi, Hezron Deal, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil konsolidasi masyarakat Ketengban dari berbagai latar belakang. Mereka menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Kami dari mahasiswa [dan] pelajar suku Ketengban menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah kami yang terdiri dari 14 distrik,” kata Hezron Deal.

Ia menjelaskan, informasi yang diterima menyebutkan bahwa pembangunan pos militer akan difokuskan di sejumlah distrik, termasuk Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime.

Menurutnya, kehadiran aparat militer sebelumnya di Distrik Teraplu bahkan telah mendapat penolakan dari masyarakat setempat, tokoh gereja, serta pemerintah distrik.

“Kami tidak ingin masyarakat kami mengalami dampak seperti di daerah lain, yang berujung pada pengungsian di Tanah Papua,” ujarnya.

Baca juga: UNCRI Luluskan 50 Sarjana Hukum Perdana

Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Suku Ketengban (IMPPSK), Genis Kean, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan suara kolektif masyarakat dari seluruh distrik di wilayah adat Ketengban.

“Kami secara tegas menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah Ketengban karena berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Genis Kean.

Ia juga meminta pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk menghentikan rencana tersebut dan membuka ruang dialog dengan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.

Dari kalangan perempuan, Agustina Wisal turut menyampaikan kekhawatiran atas dampak sosial yang mungkin timbul jika pembangunan pos militer tetap dilakukan.