Gubernur Fakhiri Pastikan Ganti Rugi Nelayan Yang Terdampak Survei Seismik

Gubernur Papua Matius Fakhiri saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait polemik survei seismik dan dampaknya terhadap nelayan di Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/3/2026). (dok. pemprov papua)

PAPUA - Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, memastikan hak-hak nelayan yang terdampak aktivitas survei seismik di perairan Papua akan segera dipenuhi melalui mekanisme ganti rugi oleh pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas keluhan dan kemarahan nelayan yang rumponnya terdampak dalam kegiatan survei yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama pembayaran akan masuk ke rekening para nelayan sesuai dengan koordinat rumpon yang ada. Karena tiap diangkat rompong itu sudah ditentukan koordinatnya,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, setelah mengetahui polemik yang berkembang di masyarakat, dirinya langsung mengambil langkah cepat dengan memanggil sejumlah instansi terkait untuk melakukan klarifikasi.

Baca juga: Warga Ketengban Tolak Pembangunan Pos Militer

“Saya langsung minta penjelasan setelah malam saya membaca di medsos, saya panggil Kepala Dinas ESDM dengan Kepala Dinas Perikanan, termasuk teman-teman dari Migas untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa sosialisasi terkait kegiatan survei seismik sebenarnya telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Namun demikian, ia mengakui masih adanya kekurangan dalam penyampaian informasi di lapangan yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh kegiatan tersebut.

Fakhiri juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilai memanfaatkan situasi ini sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses survei seismik, rumpon nelayan yang berada di jalur lintasan kapal survei memang berpotensi diangkat atau diputus.

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penggantian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap nelayan yang terdampak.

Baca juga: Hangatnya Kebersamaan, Polisi dan Anak-Anak Papua Tertawa di Sugapa

“Kami pastikan apa yang dilewati oleh kapal seismik untuk kepentingan melakukan survei tentunya akan diangkat atau diputus rumpon-rumponnya. Ini ada pergantian oleh Kementerian dan kemarin sudah disepakati,” jelasnya.

Fakhiri merinci bahwa besaran kompensasi akan disesuaikan dengan lokasi rumpon yang terdampak.