TPNPB Klaim Serangan di Maybrat, 8 Aparat Tewas

Dua pucuk senjata yang diklaim disita oleh TPNPB Kodap IV Sorong Raya, yakni FN Minimi MK3 dan senjata jenis M4. (papuanewsonline)

PAPUA - Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat kembali menjadi sorotan setelah TPNPB Kodap IV Sorong Raya mengklaim telah melakukan serangan terhadap pos militer Indonesia di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan resminya, kelompok tersebut menyebut serangan terjadi di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, pada 22 Maret 2026. Aksi tersebut diklaim sebagai bagian dari operasi bersenjata yang mereka jalankan di wilayah Papua.

TPNPB menyatakan bahwa serangan itu dipimpin langsung oleh Komandan Operasi Kodap IV Sorong Raya, Mayor Manfred Fatem, bersama pasukan di lapangan.

Dalam klaimnya, TPNPB menyebutkan bahwa delapan aparat militer Indonesia tewas dalam insiden tersebut. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak TNI terkait jumlah korban yang disebutkan.

Selain itu, kelompok tersebut juga mengklaim berhasil menyita sejumlah senjata dan amunisi dari lokasi kejadian.

Baca juga: Tata Kelola RS Papua Dipercepat, Pemerintah Turun Tangan

Di antaranya satu pucuk senjata FN Minimi MK3 buatan Belgia, satu pucuk senjata M4, dua unit magazen, serta 49 butir amunisi kaliber 5.56.

Seluruh peralatan militer yang disita tersebut, menurut mereka, telah dijadikan sebagai bagian dari logistik tempur untuk operasi selanjutnya.

TPNPB juga menyatakan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan Papua.

Dalam pernyataan yang sama, mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan TPNPB sebagai pihak yang berjuang secara politik, serta menghentikan penyebutan sebagai kelompok kriminal.

Mereka juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto untuk mengakui anggota mereka yang gugur dalam pertempuran di wilayah Maybrat.

Selain isu militer, TPNPB turut menyoroti dampak kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di Papua.

Mereka mengklaim bahwa konflik berkepanjangan telah menyebabkan lebih dari 100 ribu warga sipil mengungsi secara internal di berbagai wilayah Tanah Papua.

Dalam hal ini, TPNPB meminta adanya perhatian dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik bersenjata.