PAPUA - Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan kesiapan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai arahan pemerintah pusat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyebut WFH akan diberlakukan mulai pekan depan dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Menurut Dominggus, aturan WFH akan berlangsung setiap hari Jumat, sementara Senin hingga Kamis ASN tetap bekerja di kantor atau work from office (WFO).
“Surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah jelas, dan kami akan teruskan kepada para bupati di tujuh kabupaten,” ujar Dominggus saat ditemui di Manokwari, Rabu (1/4/2026).
Baca juga: Ujian Kesetaraan Digelar di Lapas Perempuan Manokwari, Warga Binaan Dapatkan Hak Pendidikan
Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), serta menghemat anggaran negara di tengah kondisi global yang dinamis.
Dominggus menekankan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik harus tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas kinerja.
Kebijakan WFH tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik langsung, agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga dan tidak terganggu.
Baca juga: Pendapatan Lampaui Target, LKPJ 2025 Ungkap Capaian dan Tantangan Pembangunan
Selain itu, pemerintah provinsi akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan WFH agar sesuai ketentuan yang berlaku dan efektivitasnya terjamin.
Para ASN diimbau untuk tetap responsif dan proaktif dalam menjalankan tugasnya meski bekerja dari rumah, sehingga target kerja tetap tercapai.
Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi antarunit kerja untuk memastikan komunikasi dan laporan pekerjaan tetap berjalan lancar selama WFH.
Baca juga: Mahasiswa Wio Tolak Rencana Pembangunan Mapolda di Wouma–Wio, Soroti Hak Ulayat dan Lahan Produktif
Beberapa pejabat daerah menyatakan kesiapan menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh ASN agar pelaksanaan WFH dapat diterapkan secara serentak dan teratur.
Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam mendukung modernisasi sistem kerja ASN sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi.
Dengan kebijakan WFH setiap Jumat ini, pemerintah berharap ASN di Papua Barat dapat lebih fleksibel dalam bekerja, tetap produktif, dan membantu penghematan anggaran negara.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Klik Papua