Transparansi Pembangunan Papua Tengah Melalui LPPD 2025 Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Daerah

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa (Jubi)

PAPUA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, menyebut bahwa LPPD merupakan instrumen penting untuk menggambarkan kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.

Baca juga: Sidak SPBU Manokwari Digelar, Pemerintah Pastikan Stok dan Harga BBM Tetap Stabil

Ia menjelaskan bahwa penyusunan LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Tengah memandang LPPD sebagai dokumen strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan secara menyeluruh.

Lambertus menambahkan, laporan tersebut memuat berbagai indikator kinerja utama yang mencerminkan hasil pembangunan di berbagai sektor.

Baca juga: Gubernur Dominggus Mandacan : Terapkan WFH Setiap Jumat untuk Hemat BBM

Data yang disajikan dalam LPPD meliputi perkembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, LPPD juga menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan serta arahan kebijakan bagi daerah.

Ia menilai bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan akan mempercepat kemandirian fiskal dan administratif Papua Tengah.

Baca juga: Bripda Juventus Edowai Tewas Diserang, Situasi Keamanan Dogiyai Ditingkatkan

Dalam laporan tersebut, turut disajikan capaian kinerja makro seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta rasio gini.