Mahasiswa Wio Tolak Rencana Pembangunan Mapolda di Wouma–Wio, Soroti Hak Ulayat dan Lahan Produktif

Ikatan Mahasiswa Pelajar Wio atau IMPW Kabupaten Jayawijaya (Jubi)

PAPUA - Ikatan Mahasiswa Pelajar Wio (IMPW) Kabupaten Jayawijaya menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Markas Kepolisian Daerah dan perkantoran vertikal di wilayah Wouma–Wio.

Penolakan tersebut disampaikan oleh mahasiswa asal Distrik Wamena Kota, Wesaput, dan Wouma yang tergabung dalam IMPW di kota studi Jayapura.

Sikap itu dituangkan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Rabu (1/4/2026), sebagai respons atas rencana pembangunan pemerintah daerah.

Baca juga: Transparansi Pembangunan Papua Tengah Melalui LPPD 2025 Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Daerah

Ketua Umum IMPW Jayapura, Jefri Matuan, menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pembangunan kawasan perkantoran di atas lahan sekitar 42 hektare.

Lahan tersebut disebut akan digunakan untuk pembangunan Mapolda serta sejumlah instansi vertikal lainnya.

Beberapa di antaranya meliputi Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Jefri, rencana tersebut memang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dan keamanan, namun dinilai belum mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat adat.

Baca juga: Aktivis Soroti Masuknya Ekskavator di Imekko, Pemerintah Diminta Jelaskan Izin Perusahaan

Ia menegaskan bahwa persoalan hak ulayat masih menjadi polemik yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

IMPW menilai rencana pembangunan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Polemik serupa, kata dia, sudah muncul sejak rencana pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan sebelumnya.

Selain itu, wilayah Wouma–Wio diketahui merupakan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.