Ujian Kesetaraan Digelar di Lapas Perempuan Manokwari, Warga Binaan Dapatkan Hak Pendidikan

Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C Tahun Ajaran 2025/2026 yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Manokwari. (Klik Papua)

PAPUA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan melalui partisipasi dalam pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C Tahun Ajaran 2025/2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di LPKA Kelas II Manokwari sebagai bagian dari program pembinaan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pendidikan dan PKBM Penabur, yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak binaan maupun warga binaan di lingkungan pemasyarakatan.

Baca juga: Pendapatan Lampaui Target, LKPJ 2025 Ungkap Capaian dan Tantangan Pembangunan

Sebanyak sembilan warga binaan dari Lapas Perempuan Kelas III Manokwari turut ambil bagian dalam ujian tersebut dengan penuh antusias.

Selama pelaksanaan ujian, para peserta mendapatkan pengawalan serta pendampingan dari petugas guna memastikan kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib.

Kehadiran petugas juga menjadi bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelancaran proses pendidikan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Mahasiswa Wio Tolak Rencana Pembangunan Mapolda di Wouma–Wio, Soroti Hak Ulayat dan Lahan Produktif

Kegiatan ini turut dipantau langsung oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari yang memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai dengan prosedur.

Selain itu, perhatian juga datang dari Ombudsman Republik Indonesia melalui Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana.

Ia hadir bersama Plt. Kepala LPKA Kelas II Manokwari Suwandi serta Kepala Lapas Perempuan Kelas III Manokwari Lince Bela, didampingi jajaran pegawai dari kedua unit pelaksana teknis tersebut.

Baca juga: Aktivis Soroti Masuknya Ekskavator di Imekko, Pemerintah Diminta Jelaskan Izin Perusahaan

Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga kualitasnya.