Pemprov Papua Kebut Penertiban Aset, Gubernur Fakhiri Bentuk Tim Khusus

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (Jubi)

PAPUA - Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah penertiban dan inventarisasi seluruh aset daerah yang selama ini tersebar dan belum terdokumentasi secara optimal.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa banyak aset milik pemerintah yang tersebar di berbagai lokasi dan membutuhkan penelusuran menyeluruh.

Ia menyampaikan hal tersebut usai mengumpulkan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis di Kota Jayapura untuk membahas persoalan aset daerah.

Baca juga: Evaluasi Listrik Venue Eks PON Papua, PLN dan Pemprov Siapkan Penyesuaian Daya

Menurutnya, hasil peninjauan awal menunjukkan masih banyak aset pemerintah yang tercecer, baik di wilayah Papua maupun di luar daerah.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam pengelolaan aset karena menyangkut keberadaan fisik dan kejelasan administrasi.

Fakhiri menekankan bahwa persoalan utama tidak hanya pada aset yang tersebar, tetapi juga pada pencatatan yang belum tertib dan terintegrasi.

Baca juga: Suara Mahasiswa Papua Menggema, Desak Investigasi Tuntas Tragedi Dogiyai

Ia menyebutkan bahwa pemerintah harus memastikan apakah aset yang tercatat masih ada, serta mengidentifikasi aset yang telah dibeli namun belum masuk dalam sistem pencatatan resmi.

Untuk itu, Pemprov Papua berencana memanggil pihak-pihak terkait guna menelusuri keberadaan aset secara lebih rinci.

Penelusuran tersebut bahkan akan mencakup aset yang berada di wilayah laut yang selama ini belum terdata secara maksimal.

Baca juga: Polemik DPD dan MRP Papua Disorot, Suara Adat Dinilai Tak Boleh Tersisih

Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera membentuk tim khusus yang akan menangani persoalan ini.

Tim tersebut direncanakan mulai bekerja dalam waktu dekat guna mempercepat proses inventarisasi dan penertiban aset daerah.

Fakhiri menegaskan bahwa penataan aset yang baik akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Ia berharap melalui langkah ini, pengelolaan aset pemerintah dapat menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.