PAPUA - Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Kabupaten Mimika memanfaatkan momentum kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung terkait berbagai persoalan strategis di Papua.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Swiss Belhotel Mimika pada 21 April 2026, di mana Ketua OKIA, Raymond Kelanangame, menyerahkan sejumlah poin penting kepada Wakil Presiden.
Aspirasi yang disampaikan OKIA menyoroti berbagai aspek pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adat serta implementasi kebijakan pemerintah di daerah.
Dalam dokumen yang diserahkan, OKIA menilai pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Mimika masih belum berjalan optimal.
Mereka menekankan perlunya perbaikan sistem kelembagaan serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua.
Selain itu, isu perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia turut menjadi perhatian utama dalam aspirasi tersebut.
Baca juga: Mahasiswa Papua Dihadang Saat Ingin Temui Wapres, Aspirasi Tak Tersampaikan
OKIA meminta agar hak ulayat masyarakat adat, khususnya Suku Amungme dan Kamoro, tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil terkait operasional perusahaan tambang.
Organisasi ini juga menyoroti masih terbatasnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan industri di Mimika.
Menurut mereka, kesempatan bagi pekerja dan pengusaha asli daerah masih belum maksimal, sehingga perlu adanya kebijakan afirmatif yang lebih konkret.
Tidak hanya itu, OKIA juga mengangkat isu penegakan hukum dan operasi keamanan di Papua yang dinilai perlu dievaluasi.
Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati hak asasi manusia serta mengedepankan dialog dalam menjaga stabilitas keamanan.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, OKIA mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada generasi muda Papua.
Mereka mengusulkan agar putra-putri daerah mendapatkan prioritas dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ditempatkan pada posisi strategis di pemerintahan.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pemerataan kesempatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Pertemuan antara OKIA dan Wakil Presiden ini menjadi salah satu ruang dialog penting antara pemerintah pusat dan perwakilan masyarakat adat di Papua.
Baca juga: Papua Perluas Program Dokter Spesialis, Tambah Obgyn Bareng UGM
Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
Kehadiran Wakil Presiden di Mimika juga dinilai membuka peluang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Dengan adanya penyampaian aspirasi secara langsung, diharapkan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.
OKIA berharap pemerintah dapat merespons aspirasi tersebut dengan langkah nyata demi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Dialog yang konstruktif seperti ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat adat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: