Komisi III DPR RI Bertolak Ke Timika, Publik Soroti Dugaan Korupsi Dana Hibah KPUD Hingga SILPA Rp1,1 Triliun

Ilustrasi rapatPAPUA - Komisi III DPR RI dijadwalkan melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Provinsi Papua Tengah. Agenda tersebut akan dipusatkan di Kabupaten Mimika dan berlangsung selama beberapa hari.

Berdasarkan dokumen jadwal perjalanan yang beredar, rombongan dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju Timika pada Kamis, 23 Juli 2026 menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan penerbangan GA-652. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Mozes Kilangin Timika.

Kegiatan kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 Juli 2026. Selama berada di Papua Tengah, Timika menjadi lokasi utama pelaksanaan berbagai agenda reses Komisi III DPR RI.

Baca juga: Mengapa Biaya Hidup Di Papua Sangat Mahal? Ini Faktor Yang Membuat Harga Barang Melambung

Dalam daftar rombongan yang beredar, sebanyak 16 orang tercatat mengikuti kunjungan tersebut. Mereka terdiri atas pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI beserta unsur sekretariat pendamping.

Nama-nama anggota yang tercantum di antaranya Habiburokhman, Soedeson Tandra, Bimantoro Wiyono, Sarifuddin Suding, Sudin, Nasyirul Falah Amru, Teuku Ibrahim, Nabil Husain, Habib Aboe Bakar, Rudianto Lallo, Benediktus Kabur Harman, Yustinus Khristiandri, Rion Gustaf, Farid Rachmatulloh, Moh. Suaib, dan Moh. Faisol Soleh.

Dokumen perjalanan juga menunjukkan pengaturan tempat duduk para peserta penerbangan. Sebagian anggota dijadwalkan menggunakan kelas bisnis, sementara lainnya menempati kursi kelas ekonomi yang telah ditentukan sesuai manifest penerbangan.

Sementara itu, tim sekretariat pendamping dilaporkan bergabung dari Bali dan ditempatkan pada kursi yang lokasinya berdekatan dengan para anggota Komisi III selama perjalanan menuju Timika.

Baca juga: Tiga Taman Nasional Papua Yang Menyimpan Ekosistem Terlengkap Dunia Dari Lorentz Hingga Teluk Cenderawasih

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai agenda rinci yang akan dibahas selama kunjungan kerja di Papua Tengah. Namun, sesuai tugas dan fungsi Komisi III DPR RI, kegiatan reses umumnya berkaitan dengan pengawasan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Selain itu, kunjungan kerja biasanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat yang memiliki persoalan hukum maupun pelayanan publik.

Di tengah rencana kunjungan tersebut, sejumlah kalangan masyarakat berharap Komisi III DPR RI turut memberikan perhatian terhadap penanganan dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika yang nilainya disebut mencapai Rp28 miliar.

Baca juga: Kogabwilhan III Mulai Program MBG Dari Wilayah Rawan Nduga, Ratusan Warga Ikut Makan Bersama

Publik juga berharap lembaga legislatif tersebut melakukan pengawasan terhadap perkembangan penanganan perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk mendorong transparansi proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Selain kasus dugaan korupsi dana hibah KPUD Mimika, masyarakat juga berharap adanya perhatian terhadap penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Harapan tersebut muncul agar seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.