Jejak Sejarah Biak Numfor dari abad ke-16

Telaga Waremdi, Biak Numfor. (Ghara Shandya Agityadewa)

PAPUA - Kepulauan Biak Numfor memiliki catatan sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-16, ketika wilayah ini pertama kali bersentuhan dengan dunia luar melalui pelayaran samudra bangsa Eropa dalam misi dagang, penjelajahan, dan penyebaran agama.

Pada tahun 1526, Gubernur Portugis untuk Ternate, Jorge de Menezes, berlayar dari Malaka menuju Ternate, namun akibat badai hebat, kapalnya terdampar di Warsa, Biak Utara, dan memaksanya tinggal selama enam bulan hingga Mei 1527 sebelum melanjutkan perjalanan ke Ternate.

Peristiwa ini menjadi tonggak awal kontak bangsa Eropa dengan masyarakat Biak, sekaligus membuka jalur interaksi lintas budaya yang perlahan membentuk dinamika sosial di wilayah kepulauan tersebut.

Memasuki tahun 1616, Jacob Le Maire dan Willem Cornelis Schouten melintasi perairan Biak Numfor, yang kemudian dikenal dengan sebutan Schouten Eilanden, menandai pengakuan dunia Barat terhadap eksistensi wilayah ini di peta pelayaran internasional.

Baca juga: Pasar Hamadi: Pasar Terbesar Sebagai Pusat Perdagangan dan Budaya Jayapura

Periode ini juga ditandai oleh perkembangan misi keagamaan, salah satunya saat Pendeta F.J.F. Fan Hasselt membuka Pos Zending pertama di Maudori pada 26 April 1908, dengan menempatkan Petrus Kafiar sebagai guru Injil pertama putra asli Biak.

Seiring waktu, pusat pemerintahan dan perdagangan mulai tumbuh di Anggraidi atau Paray, sebelum kemudian berpindah ke Bosnik yang berkembang menjadi pelabuhan strategis sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan administrasi.

Pendirian Benteng Fort Du Bus di Teluk Triton pada 24 Agustus 1828 menjadi simbol klaim kekuasaan Belanda atas Nieuw Guinea, meski akhirnya ditinggalkan akibat konflik dan wabah malaria yang menelan banyak korban.

Penyebaran agama Kristen semakin meluas ketika Ottow dan Geissler memulai misi Zending di Mansinam pada 5 Februari 1855, diikuti pendirian berbagai pos pemerintahan di wilayah pesisir dan pedalaman Papua.

Memasuki abad ke-20, Belanda memperluas struktur administrasi dengan pembentukan Afdeling Nieuw Guinea, serta membuka Pos Pemerintahan Humboldbaai pada 1909, yang memperkuat kontrol kolonial di kawasan utara Papua.

Pada periode 1919 hingga 1945, Bosnik berkembang sebagai ibu kota pertama Biak Numfor, hingga pecahnya Perang Dunia II yang membawa perubahan besar, termasuk pendaratan pasukan Sekutu di Biak pada 27 Mei 1944.

Baca juga: Jejak Sejarah Panjang Kota Jayapura

Pasca perang, pusat pemerintahan dipindahkan dari Bosnik ke Nicakamp dan akhirnya ke Biak, menyesuaikan kebutuhan pengembangan wilayah serta ketersediaan infrastruktur yang ditinggalkan Sekutu.

Tonggak sejarah penting terjadi pada 1 Mei 1963, ketika Irian Barat resmi diserahkan dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia, ditandai pengibaran Merah Putih di Biak sebagai simbol kedaulatan nasional.