DPRK Mimika turun langsung ke Jila Untuk Memastikan Keamanan Masyarakat Yang Terdampak Operasi Keamanan

Anggota DPRK Mimika saat turun ke Jila dan berdialog dengan masyarakat (Ist.)

Papua - DPRK Mimika kembali menyoroti situasi keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang dalam beberapa bulan terakhir memicu keresahan warga. Pada Kamis (13/11), sejumlah anggota DPRK turun langsung ke distrik tersebut untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak operasi keamanan dan kini hidup dalam rasa takut serta tekanan psikologis.

Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, didampingi Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika, Abrian Katagame, serta Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom. Mereka bertemu dengan para pengungsi dan mendengarkan langsung keluhan yang selama ini sulit disampaikan karena terbatasnya akses komunikasi.

Dolfin Beanal menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRK atas berbagai aspirasi warga yang masuk beberapa pekan terakhir. Ia menilai kondisi masyarakat, terutama anak-anak, sangat memprihatinkan akibat trauma berkepanjangan dari aktivitas keamanan di wilayah pegunungan tersebut.

Baca juga: Kadin Papua Tengah Dorong Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Akselerasi Ekonomi Daerah Jadi Fokus Rapimprov 2025

Dalam dialog bersama warga, Dolfin menyampaikan bahwa banyak pengungsi merasa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian merata. Warga mengeluhkan bahwa kunjungan pejabat lebih sering dilakukan ke wilayah pesisir dibanding ke distrik pegunungan seperti Jila yang saat ini menghadapi tekanan keamanan serius.

Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran langsung pemerintah daerah, terutama Bupati dan Wakil Bupati Mimika, untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanganan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus dapat kembali ke kampung halaman dengan rasa aman dan terlindungi.

Ketua Poksus DPRK Mimika, Abrian Katagame, menambahkan bahwa sejumlah warga meminta agar pasukan nonorganik yang tengah bertugas di Jila dapat ditarik. Aspirasi ini disampaikan karena masyarakat mengalami trauma mendalam setelah serangkaian peristiwa keamanan yang membatasi aktivitas mereka di luar rumah.

Abrian menilai situasi ini tidak boleh diabaikan, mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap kondisi psikologis, sosial, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Ia menegaskan DPRK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan situasi Jila menjadi prioritas.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menjelaskan bahwa operasi keamanan telah berdampak langsung pada masyarakat di sepuluh kampung. Banyak warga terpaksa mengungsi ke pusat distrik, sehingga membutuhkan dukungan pangan, layanan kesehatan, hingga penguatan akses pendidikan bagi anak-anak.

Baca juga: Kejati Papua Barat Tambah Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi ATK Kota Sorong

Elinus meminta agar TNI–Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi untuk memastikan bahwa upaya penegakan keamanan tetap mengedepankan prinsip humanis. Ia mengingatkan bahwa tindakan keamanan tidak boleh menciptakan ketakutan baru bagi masyarakat sipil.

Ia juga mendorong para pimpinan aparat di tingkat provinsi, termasuk Kapolda, Pangdam, dan Pangkoops, untuk mengaudit prosedur operasi demi memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta standar hak asasi manusia. Pendekatan keamanan, menurutnya, perlu diarahkan pada strategi yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DPRK Mimika dalam waktu dekat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) kemanusiaan untuk menelusuri berbagai kejadian di Distrik Jila dan memastikan bahwa semua temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara resmi oleh pemerintah daerah maupun pihak keamanan.