DPRK Jayapura Desak Reformasi Sistem Rujukan: Kasus Kematian Ibu dan Bayi Jadi Alarm Perbaikan Layanan Kesehatan

Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar, memberikan pernyataan kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat bersama manajemen RSUD Yowari. (Jubi)

PAPUA - DPR Kabupaten Jayapura mendesak para pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki sistem rujukan antar fasilitas kesehatan di wilayah itu. Mendesaknya upaya ini dipicu oleh lemahnya mekanisme rujukan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan tingkat provinsi, yang dinilai berkontribusi pada tragedi meninggalnya seorang ibu hamil dan bayinya saat dirujuk dari RSUD Yowari ke Kota Jayapura.

Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi C DPR Kabupaten Jayapura dan manajemen RSUD Yowari pada Selasa (25/11/2025). Pertemuan itu berlangsung di tengah aksi demonstrasi warga terkait kematian pasien tersebut, yang mempersoalkan buruknya pelayanan rujukan rumah sakit.

Menurut Akbar, salah satu persoalan utama dalam sistem rujukan adalah masih digunakannya metode manual untuk memindahkan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya. Proses manual itu membuat petugas kesulitan menemukan ketersediaan dokter, tempat tidur, maupun fasilitas penunjang di rumah sakit tujuan, sehingga memperlambat penanganan pasien dalam kondisi darurat.

Dalam rapat itu, Komisi C menggali berbagai informasi dari manajemen RSUD Yowari untuk memahami apakah sistem rujukan yang selama ini diterapkan masih efektif. Akbar menegaskan bahwa tujuan rapat tersebut bukan mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi nyata agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Ia menyebut perlunya pembaruan standar kerja dan prosedur rujukan yang lebih aman.

Baca juga: Lemasa Desak Pemerintah Mimika Konsisten Jalankan Kesepakatan: Penundaan Jadwal Diskusi Dinilai Ganggu Koordinasi Adat

Akbar menyoroti keberadaan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute), sebuah teknologi rujukan nasional yang seharusnya digunakan rumah sakit untuk memastikan proses rujukan berjalan cepat dan akurat. Namun, menurut pengakuan manajemen RSUD Yowari, sistem itu sudah lama tidak digunakan karena kendala jaringan internet dan akses yang tidak stabil.

Padahal, Sisrute sebelumnya sempat berfungsi penuh saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 digelar. Setelah acara itu selesai, sistem dibiarkan tidak aktif hingga kini. Akbar menyayangkan hal ini karena Sisrute mampu menampilkan informasi real-time mengenai ketersediaan ruang, tenaga medis, dan fasilitas penunjang, yang sangat penting untuk menangani pasien kritis.

Untuk itu, Akbar meminta RSUD Yowari mengaktifkan kembali Sisrute dalam waktu dekat. Ia juga menekankan bahwa sistem tersebut harus digunakan di seluruh tingkatan layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan di luar Kabupaten Jayapura. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara serius dan terstruktur agar kuantitas dan kualitas layanan kesehatan meningkat merata.

Selain sistem rujukan, DPR Kabupaten Jayapura juga menilai perlu adanya peningkatan jumlah dokter spesialis di RSUD Yowari, termasuk spesialis kandungan, anak, dan penyakit dalam. Akbar menekankan perlunya memperkuat kerja sama antarrumah sakit melalui platform digital yang terintegrasi, termasuk penyusunan SOP rujukan darurat yang jelas untuk menghadapi kasus risiko tinggi.

Baca juga: Tragedi Mencekam di Iwaka: Istri Korban Ungkap Kronologi Lengkap Jelang Pembunuhan Tanpa Kepala di SP 9 Mimika

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, memberikan respons tegas atas kejadian yang menimbulkan keprihatinan publik tersebut. Ia menyatakan telah memanggil Direktur RSUD Yowari dan seluruh petugas yang bertugas pada malam kejadian untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan. Wonda menegaskan bahwa setiap puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Jayapura dilarang menolak pasien dalam kondisi apa pun.

Yunus juga memastikan bahwa ibu hamil yang hendak melahirkan harus mendapatkan pelayanan gratis dan prioritas tertinggi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi. “Kami tidak ingin ada lagi ibu dan bayi yang meninggal akibat pelayanan kesehatan yang tidak maksimal,” ujarnya. Pemerintah berkomitmen melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan daerah untuk memulihkan kepercayaan publik.