Tata Kelola Layanan Dasar Papua Ditegaskan Kemenko Polkam, Kunci Desentralisasi Asimetris di Jayapura

Kemenko Polkam tegaskan layanan dasar Papua jadi fondasi desentralisasi asimetris, soroti NSPK, 3T, dan strategi 2025-2029.PAPUA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan tata kelola layanan dasar di Provinsi Papua menjadi fondasi utama penerapan desentralisasi asimetris. Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Jayapura, Papua, pada 23 Desember 2025.

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Layanan Dasar dipimpin Pelaksana Harian Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Verdy de Irawan. Forum itu membahas tantangan layanan dasar serta strategi pembangunan Papua 2025–2029.

“Perlunya percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, penguatan ekonomi lokal dan ketenagakerjaan inklusif, akselerasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi birokrasi dan kapasitas fiskal daerah,” ucap Very.

Baca juga: Pelabuhan Wanam Merauke Dikebut, Masyhud Sebut Ini Investasi Ketahanan Pangan-Energi Jangka Panjang

Sorotan Hambatan Layanan Dasar

Selain strategi pembangunan, rapat juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menghambat perbaikan layanan dasar. Beberapa isu yang dibahas antara lain disharmonisasi regulasi pusat dan daerah, implementasi NSPK yang belum optimal, serta tantangan distribusi tenaga kesehatan dan ASN.

“Terdapat disharmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, belum optimalnya implementasi NSPK agtau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, tantangan distribusi tenaga kesehatan dan ASN, serta keterbatasan sanitasi aman di beberapa kabupaten wilayah 3T,” tambahnya.

Masalah Struktural dan Tren Perbaikan

Rapat turut membahas masalah struktural yang berimbas pada akses serta kualitas layanan dasar, termasuk tingginya kemiskinan yang memengaruhi keterjangkauan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Meski begitu, disebutkan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren kemajuan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, angka harapan hidup, dan harapan lama sekolah.

Baca juga: Pesta Kembang Api Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Wacanakan Perayaan Terpusat Tahun Baru 2026

Verdy menekankan percepatan pembangunan Papua perlu dilakukan secara berkesinambungan dan tidak parsial. “Percepatan pembangunan Papua memerlukan langkah yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi kebijakan pusat dan daerah, penguatan implementasi NSPK, serta optimalisasi dana otonomi khusus harus dijalankan secara simultan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” ujar Verdy.

Penguatan Transisi dan Koordinasi

Provinsi Papua dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan transisi dan penguatan kapasitas pemerintahan di daerah otonomi baru berjalan efektif. Dalam rapat itu juga disinggung perlunya pendekatan berbasis data, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Orang Asli Papua agar program lebih tepat sasaran hingga tingkat kampung.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah. Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta penataan kelembagaan dan sumber daya secara adaptif, diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Papua.