Peringatan Terbuka dari Kelompok Bersenjata di Yahukimo, Rencana Pos Militer Dinilai Picu Ancaman bagi Warga Sipil

Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo saat menyampaikan pernyataan sikap (Ist)

PAPUA - Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari jajaran pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo terkait sikap organisasi tersebut atas rencana pendirian pos militer di wilayah Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Laporan tersebut disampaikan oleh Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka yang menyebutkan bahwa pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo telah mengambil langkah peringatan terbuka terhadap rencana pendirian pos militer yang dinilai berisiko bagi keselamatan warga sipil.

Disebutkan bahwa pasukan TPNPB yang terdiri dari dua komando wilayah perang dan tujuh batalyon telah menyampaikan peringatan keras kepada sejumlah pihak yang dianggap terlibat atau mengetahui rencana tersebut.

Peringatan itu diarahkan kepada pejabat daerah, di antaranya Didimus Yahuli dan Esau Miram, serta kepada para kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, dan kalangan intelektual dari 12 suku yang berdomisili di wilayah Yahukimo.

Menurut laporan tersebut, rencana pendirian pos militer di kawasan Jalan Gunung dipandang sebagai langkah yang berpotensi memperburuk situasi keamanan dan meningkatkan risiko jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

Baca juga: Negara Beri Penghormatan Atas Dedikasi Operasi di Tanah Papua, Menhan Tegaskan Profesionalisme Prajurit TNI

TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang tetap melanjutkan rencana pendirian pos militer, serta menyebutkan kesiapan untuk mengambil tindakan ekstrem apabila peringatan yang disampaikan tidak diindahkan.

“Jika masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian pos militer di Jalan Gunung, maka kami siap melakukan eksekusi mati terhadap mereka,” kata Elkius Kobak, TPNPB Kodap XVI Yahukimo.

Selain isu pendirian pos militer, TPNPB juga menyampaikan permintaan kepada Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, dan seluruh aparat militer Indonesia yang bertugas di Yahukimo agar tidak melakukan penangkapan dan penembakan secara sembarangan terhadap anak-anak muda setempat.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menilai bahwa aktivitas operasi militer yang berlangsung di wilayah konflik bersenjata kerap menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat sipil.

Oleh karena itu, organisasi tersebut menyerukan agar operasi militer di wilayah Yahukimo dan sekitarnya dihentikan atau dibatasi guna mencegah jatuhnya korban sipil.

Baca juga: Malam Tahun Baru di Dekai Diwarnai Serangan Bersenjata, Situasi Keamanan Yahukimo Kembali Memanas

Pernyataan sikap tersebut juga ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Pangdam XVII/Cenderawasih.

Dalam pernyataannya, TPNPB meminta agar praktik intimidasi, penangkapan, dan penembakan terhadap warga sipil di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua dihentikan.