Pra Musrenbang RKPD 2027, Kwando: Bintuni Masih Daerah Tertinggal

Pj. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, saat memimpin Pra Musrenbang RKPD 2027 di Aula Rapat Kantor Bapelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (23/02/2026). (Ist)

PAPUA - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal untuk mematangkan rumusan arah kebijakan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang resmi.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bapelitbangda tersebut dihadiri para kepala distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni. Kehadiran mereka dinilai penting karena distrik menjadi garda terdepan dalam memahami kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

Pj. Kepala Bapelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, dalam arahannya menegaskan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni hingga kini masih berstatus daerah tertinggal. Hal itu, menurutnya, terlihat dari berbagai indikator dasar pembangunan yang belum terpenuhi secara merata.

Baca juga: CSR Pertamina Hadirkan Papua Jungle Chef, Bekali Kader Posyandu Cenderawasih Keterampilan Olah Pangan Lokal

Ia menyebut persoalan listrik yang belum menjangkau seluruh pelosok, kondisi jalan yang masih sebatas pembukaan tanpa pengaspalan, keterbatasan sanitasi, hingga belum tersedianya air bersih di banyak rumah tangga sebagai gambaran nyata tantangan pembangunan.

Tak hanya itu, masalah stunting dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Kwando menekankan bahwa persoalan tersebut bukan semata tanggung jawab bupati atau organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

“Jadi itu merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas Bupati, bukan hanya tugas OPD, tapi kepala-kepala Distrik sebagai ujung tombak dari pemerintah yang ada di masing-masing wilayahnya, yang tahu persis permasalahan di kampung masing-masing,” kata Kwando.

Ia berharap Pra Musrenbang ini benar-benar dimanfaatkan untuk merumuskan perencanaan yang matang, sehingga Musrenbang tidak lagi menjadi agenda tahunan yang sekadar formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan yang telah disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi catatan penting untuk dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang mendatang. Bapelitbangda, kata dia, terus berupaya mencari formula paling tepat agar usulan masyarakat dapat dijawab secara efektif.

Baca juga: Dewan Gereja Papua Serukan 9 Poin Sikap

“kami di Bappelitbangda, bagaimana kita mencari formula yang paling tepat sehingga kita bisa menjawab usulan-usulan masyarakat itu dengan tepat,” imbuhnya.

Kwando juga mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat langsung terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain hasil Musrenbang, penyusunan anggaran juga harus memperhatikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia menegaskan bahwa tujuan utama Pra Musrenbang adalah menyamakan persepsi mengenai tema pembangunan tahun depan agar seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan yang akan ditempuh.

Tema pembangunan 2027, lanjutnya, merujuk pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta program prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).