Administrasi Anggaran Mimika Terlambat, Bupati Tegaskan Bukan Karena Pergantian Pejabat

Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait proses administrasi anggaran tahun berjalan. (Ist)

PAPUA - Pemerintah Kabupaten Mimika mengakui bahwa proses administrasi anggaran tahun ini berjalan lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keterlambatan tersebut disebut sebagai konsekuensi dari tahapan evaluasi tambahan dan perubahan sistem yang berlaku secara nasional.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada proses yang dilompati, karena seluruh dokumen harus melalui prosedur evaluasi berjenjang sebelum dinyatakan final.

Menurutnya, setelah dokumen anggaran disusun di tingkat kabupaten, berkas tersebut lebih dulu dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan fiskal daerah dan nasional.

Setelah evaluasi dari provinsi selesai, pemerintah daerah kembali melakukan pengecekan internal serta penyempurnaan dokumen. Tahap tersebut dilakukan guna meminimalkan potensi kekeliruan administratif sebelum didaftarkan secara resmi ke pemerintah pusat di Jakarta.

Baca juga: TPNPB Klaim Rampas Senjata di Nabire, Dua Aparat Disebut Tewas

Salah satu faktor dominan yang memperpanjang proses, kata Bupati, adalah penyesuaian pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem tersebut mengalami perubahan besar yang diterapkan serentak di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan bahwa situasi ini bukan hanya dialami oleh Kabupaten Mimika, melainkan juga oleh berbagai daerah lain yang tengah menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem tersebut. Karena itu, keterlambatan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan faktor internal semata.

Meski demikian, Bupati berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Ia optimistis proses finalisasi akan selesai sehingga program-program pembangunan dapat segera dijalankan.

Johannes Rettob juga memastikan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa dinamika jabatan di lingkungan pemerintah daerah tidak akan mengganggu jalannya program yang telah dirancang.

Baca juga: KPU Waropen Digugat, Kuasa Hukum Tuding Wanprestasi Kontrak Rp869 Juta

Menurutnya, prinsip tata kelola pemerintahan mengharuskan kesinambungan program, tanpa bergantung pada siapa yang sedang menjabat dalam suatu posisi tertentu. Administrasi anggaran, kata dia, merupakan sistem yang berjalan secara kelembagaan.

Bupati turut mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu yang mengaitkan keterlambatan administrasi dengan pergantian pejabat. Ia menilai rotasi maupun mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.

Terkait rencana rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Mimika, ia menyampaikan bahwa proses administrasinya telah diselesaikan. Saat ini, pemerintah daerah hanya menunggu rekomendasi dari pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan. Fokus pemerintah daerah, lanjutnya, adalah memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan administratif.