MBG Papua Barat Jangkau 97.169 Penerima

Koordinator Regional Papua Barat Badan Gizi Nasional, Erika Vionita Werinussa, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Manokwari, Papua Barat, Minggu (22/2/2026) (Klik Papua)

PAPUA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir Februari 2026, program prioritas pemerintah pusat tersebut telah menjangkau 97.169 penerima manfaat di berbagai wilayah kabupaten.

Sebanyak 43 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. Dapur-dapur ini menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.

Koordinator Regional Papua Barat Badan Gizi Nasional (BGN), Erika Vionita Werinussa, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali seluruh SPPG merupakan bagian dari komitmen untuk menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Papua Barat telah mencapai 97.169 jiwa penerima manfaat. Sasaran program ini mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Erika, Minggu (22/2/2026).

Baca juga: Sekda Manokwari Dorong Sinergi OPD

Ia menjelaskan, dari total 43 dapur yang tercatat, beberapa di antaranya sempat mengalami penghentian operasional sementara akibat kendala teknis di lapangan. Namun, kondisi tersebut telah ditangani secara bertahap.

Terhitung 23 Februari 2026, seluruh dapur MBG di Papua Barat kembali beroperasi secara serentak. Aktivasi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi layanan gizi kepada kelompok sasaran.

Menurut Erika, masih terdapat satu dapur MBG di Kabupaten Manokwari Selatan yang belum aktif karena menunggu penyelesaian administrasi di tingkat pusat. Setelah proses tersebut rampung, dapur tersebut dijadwalkan segera beroperasi.

Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini. Tidak hanya soal jumlah penerima, tetapi juga memastikan asupan gizi yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran, BGN menerapkan sistem pengawasan berlapis. Monitoring dilakukan secara rutin guna memastikan setiap dapur menjalankan prosedur sesuai ketentuan.

Baca juga: DPRK Mimika Resmikan 4 Pansus Strategis

Pengawasan tersebut melibatkan BGN sebagai pengendali utama, SPPG di lapangan, serta Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk di masing-masing kabupaten di Papua Barat.

Keberadaan Satgas dinilai efektif dalam membantu koordinasi, pelaporan, serta pengawasan distribusi makanan bergizi agar benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

Erika juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah yang dinilai sangat membantu kelancaran program MBG di Papua Barat.