KIPP Papua Target Rampung 2028

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk saat menyampaikan keterangan terkait target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru Papua (Ist)

PAPUA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Proyek tersebut diproyeksikan menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern di wilayah pemekaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan harapan agar proyek strategis tersebut dapat diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ketika seluruh tahapan pembangunan rampung.

"Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara peresmiannya," ujarnya (26/02/26).

Ribka menjelaskan, pembangunan KIPP mencakup berbagai fasilitas utama pemerintahan, mulai dari kantor gubernur, gedung DPRD, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur pendukung seperti jalan raya, sistem sanitasi, dan sarana publik lainnya.

Menurutnya, pembangunan tersebut harus berjalan dengan mengedepankan kepastian hukum dan tata kelola yang transparan. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar proyek dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai standar.

Baca juga: UNCEN Gelar Wisuda 508 Lulusan Periode I 2026

Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan, progres pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek administratif dan legal yang perlu segera diselesaikan.

"Kami meminta dukungan penuh dari gubernur masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan kelengkapan dokumen feasibility study (FS) dan master plan secara komprehensif. Penentuan lokasi KIPP di wilayah tersebut telah dibahas pada 6 Februari lalu.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah berharap peresmian KIPP nantinya dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara menyeluruh.

Baca juga: Garuda Indonesia Buka Rute Jakarta–Denpasar–Timika, Dongkrak Ekonomi Mimika

"KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Papua," jelas Ribka.

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa tiga dari empat DOB telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup baik.

Papua Barat Daya disebut telah rampung, Papua Selatan sudah dapat difungsikan, sementara Papua Tengah kini memasuki tahap pembangunan yang berjalan intensif. Adapun Papua Pegunungan masih menunggu penyelesaian dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai tahun ini.