Penataan Kawasan Kumuh Jayapura Dipercepat, Proyek Ditargetkan Mulai Mei 2026

Rapat membahas percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Jayapura dengan target pelaksanaan dimulai pada Mei 2026. (Jubi)

PAPUA - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Jayapura dengan target pelaksanaan dimulai pada Mei 2026.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan khusus antara pemerintah pusat dan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Jayapura pada Rabu, 8 April 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penataan kawasan permukiman yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Baca juga: Dewan Adat Meepago Siapkan Pertemuan Dengan Freeport, Soroti Kepemimpinan Dan Saham

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, Desyarmeda Killian, menyampaikan terdapat dua agenda utama dalam pembahasan tersebut.

Agenda pertama adalah rencana kunjungan Menteri Perumahan ke Papua dalam waktu dekat.

Kunjungan tersebut akan mencakup peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Selain itu, agenda juga meliputi peninjauan langsung kawasan kumuh serta sosialisasi program perumahan kepada masyarakat.

Pemerintah juga memfokuskan penanganan pada empat wilayah di Kota Jayapura.

Baca juga: Papua Siap Jadi Tuan Rumah Hari Kebebasan Pers Dunia, Gubernur Pastikan Dukungan Penuh

Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Tanjung Ria, Imbi, Mandala, dan Argapura dengan total luas sekitar 22,5 hektare.

Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh melalui Surat Keputusan Wali Kota Jayapura pada tahun 2025.

Namun demikian, percepatan program masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek administrasi dan teknis.