Desakan Audit Dana Desa Menggema Di Mimika, Indikasi Penyimpangan Diminta Diusut Tuntas

Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) Mimika, Edoardus Rahawadan. (papuanewsonline.com)

PAPUA - Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) Mimika, Edoardus Rahawadan, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh kampung.

Desakan ini muncul setelah adanya dugaan penyalahgunaan dana desa yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Edoardus menyampaikan bahwa pengawasan terhadap dana desa tidak boleh lagi terbatas pada aspek administratif semata.

Baca juga: Boven Digoel Terapkan Kerja Fleksibel, ASN Kombinasi WFO dan WFH Mulai April

Menurutnya, pengawasan harus diperluas hingga menyentuh ranah hukum agar potensi pelanggaran dapat ditangani secara tegas.

Ia mengaku pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di sejumlah kampung.

Temuan tersebut, lanjutnya, tidak bisa dianggap sebagai dugaan ringan dan memerlukan langkah penanganan serius.

Baca juga: BKPSDM Kaimana ingatkan OPD patuhi WFH, laporan kinerja jadi kewajiban utama

Karena itu, ia mendorong dilakukannya audit investigatif sebagai langkah awal untuk mengungkap potensi pelanggaran.

Edoardus juga menekankan pentingnya verifikasi terhadap legalitas dokumen kepala kampung, khususnya Surat Keputusan (SK).

Ia menjelaskan bahwa SK kepala kampung merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan dana desa.

Baca juga: Kaimana terapkan WFH setiap Jumat, ASN masuk era kerja fleksibel

Jika legalitas tersebut bermasalah, maka seluruh penggunaan anggaran berpotensi dinilai cacat secara hukum.