Krisis Kepemimpinan Kampung di Mimika Picu Kekhawatiran, Proyek Air Bersih Ikut Disorot

Warga Kampung Iwaka menyampaikan keluhan (papuanewsonline.com)

PAPUA - Pemerintahan tingkat kampung di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan yang dinilai cukup serius.

Seluruh kepala kampung dilaporkan telah berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026 karena tidak adanya perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.

Kondisi ini berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan di tingkat kampung yang kini berjalan tanpa kepemimpinan definitif.

Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan bahwa kekosongan tersebut merata terjadi di seluruh kampung di Mimika.

Baca juga: Aksi Pemalangan Bupati Nduga di Timika Picu Sorotan, Warga Tuntut Kehadiran Pemimpin

Ia menyampaikan hal itu usai melakukan peninjauan langsung ke Kampung Iwaka dan menemukan berbagai persoalan di lapangan.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait terganggunya pelayanan publik hingga pengelolaan dana desa.

Selain itu, stabilitas sosial di tingkat akar rumput juga dikhawatirkan ikut terdampak akibat tidak adanya kepemimpinan yang jelas.

Sejumlah tokoh masyarakat pun mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.

Baca juga: Semangat Persatuan Menggema di Timika, Aksi Damai Peringati Kembalinya Papua ke NKRI

Di tengah krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di Kampung Iwaka turut menjadi sorotan publik.

Edoardus menyebut proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan dinilai gagal memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menemukan sejumlah instalasi air bersih yang telah rusak, termasuk pipa yang berkarat dan tidak lagi berfungsi.

Akibatnya, warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan Yaraya masih bergantung pada air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Keluhan warga semakin bertambah dengan munculnya polemik terkait penunjukan Sekretaris Desa di Kampung Iwaka yang dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal.

Baca juga: Longsor Putus Akses Waa-Banti, Warga Soroti Infrastruktur dan Dampak Limbah Tambang

Hingga kini, pihak Pemerintah Kabupaten Mimika masih belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan tersebut.

Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis kepemimpinan, mengevaluasi proyek air bersih, serta memastikan keadilan dalam tata kelola pemerintahan kampung.