Sorotan Publik Menguat, Pengelolaan Aset Pesawat dan Helikopter Mimika Dipertanyakan

ilustrasi

PAPUA - Pengelolaan pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menuai sorotan publik.

Aset yang telah menguras anggaran daerah itu dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kritik juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap belum maksimal menelusuri persoalan tersebut.

Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya.

Baca juga: Perkuat Pendidikan Lewat Dana Otsus dan Program Cerdas

Ia mempertanyakan kendala yang membuat dua aset tersebut belum dapat dimanfaatkan hingga saat ini.

Menurutnya, jika tidak memberikan manfaat, maka potensi kerugian daerah semakin besar.

Edoardus juga menyinggung adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan aset tersebut.

Baca juga: Siapkan Rp100 Miliar untuk Beasiswa OAP Lewat Program Papua Barat Cerdas

Ia menyebut pengelolaan pesawat dan helikopter melibatkan pihak tertentu di luar pemerintah daerah.

Hal tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban pengelolaan.

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terlebih, dana yang digunakan merupakan uang rakyat dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Edoardus mendesak agar tidak ada lagi pengeluaran anggaran tambahan tanpa kejelasan.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam mengusut persoalan ini.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

Ia mengungkapkan bahwa dalam sebuah pernyataan resmi, kepala daerah mengakui adanya beban tanggung jawab bersama.

Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan aset.

Edoardus menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai kelalaian semata.

Ia menduga terdapat unsur kesengajaan yang perlu diusut lebih lanjut.

Selain itu, ia menyoroti klaim bahwa aset tersebut dalam kondisi siap operasi.

Baca juga: Hardiknas Jadi Momentum TNI Perbaiki Sekolah di Kampung Asai

Namun, hingga kini belum ada operator penerbangan yang bersedia mengoperasikannya.

Hal ini menimbulkan keraguan terkait kelayakan dan keamanan aset tersebut.

Persoalan ini dinilai membuka pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Edoardus juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dalam penggunaan aset transportasi udara.

Ia menagih komitmen pemerintah daerah terkait transparansi dalam pengelolaan birokrasi.

Menurutnya, janji transparansi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi maupun langkah konkret dari pihak terkait.

Situasi tersebut semakin memperkuat tuntutan publik akan keterbukaan dan penyelesaian masalah secara jelas.