Papua – Suasana di sekitar Gedung DPRK Mimika pada Jumat (21/11/2025) mendadak riuh ketika ratusan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat berkumpul untuk memperingati 24 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Aksi ini menjadi momentum refleksi sekaligus kritik terbuka terhadap kebijakan yang dianggap belum membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat asli.
Sejak pagi hari, massa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan masyarakat Papua mulai memenuhi halaman dan jalanan di sekitar gedung dewan. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut aksi serta hasil bumi lokal sebagai simbol identitas dan sumber penghidupan masyarakat Papua.
Suasana unjuk rasa berlangsung damai tetapi penuh energi. Para peserta aksi menyampaikan orasi berisi kritik terhadap implementasi Otsus yang menurut mereka masih jauh dari harapan. Spanduk utama bertuliskan “Selamatkan Komoditi Lokal” menjadi pesan yang paling mencolok di antara kerumunan.
Dalam aksi tersebut, sorotan terbesar mengarah pada isu perlindungan komoditi lokal, terutama pinang yang selama ini menjadi sumber pendapatan banyak keluarga di Papua. Para peserta menganggap perlu adanya pembatasan agar komoditi tersebut dikelola dan diperdagangkan oleh masyarakat asli Papua.
Mereka menyampaikan kegelisahan atas semakin maraknya pedagang pendatang yang menguasai lapak besar di Pasar Lama. Kehadiran lapak-lapak tersebut dinilai dapat menggeser pedagang lokal yang mengandalkan hasil bumi sebagai mata pencaharian utama.
Dalam orasinya, beberapa peserta aksi menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat asli agar keberadaan mereka tidak semakin terpinggirkan. Mereka meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan komoditi lokal sekaligus melindungi pelakunya.
Tidak hanya mengenai komoditi, massa aksi juga menyoroti bahwa selama lebih dari dua dekade Otsus berjalan, berbagai persoalan ekonomi dan sosial masih dirasakan berat oleh sebagian besar masyarakat Papua. Ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya disebut sebagai salah satu pemicu ketidakpuasan tersebut.
Ketua DPRK Mimika, Natikapereyauw, bersama sejumlah anggota dewan lainnya hadir menemui massa. Kehadiran mereka bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang selama ini disuarakan baik melalui forum resmi maupun aksi lapangan.
Dalam kesempatan itu, para anggota dewan menyatakan komitmen untuk mengawal tuntutan masyarakat terkait perlindungan komoditi lokal. Mereka berjanji mencari solusi terbaik agar kepentingan masyarakat asli Papua dapat terlindungi dalam kebijakan ekonomi daerah.
Aksi ini kemudian ditutup dengan doa bersama dan seruan agar pemerintah lebih serius memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Meski berlangsung singkat, unjuk rasa tersebut menjadi pengingat bahwa isu perlindungan komoditi lokal dan pemerataan manfaat Otsus masih menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: