Fraksi Gerindra Tekan Pemerintah Perbaiki Struktur RAPBD 2026 di Tengah Penurunan Pendapatan Daerah

Ketua Fraksi Gerindra, Elinus Balinol Mom, saat menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai RAPBD Mimika 2026. (Ist)

PAPUA - Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika kembali menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksi Elinus Balinol Mom menyampaikan berbagai catatan penting sebagai bentuk pengawasan terhadap arah kebijakan fiskal daerah.

Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan signifikan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencapai sekitar satu triliun rupiah. Penurunan ini disebut harus direspons dengan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, realistis, dan fokus pada kepentingan masyarakat Mimika.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra juga menilai bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergarap optimal. Mereka menekankan bahwa Mimika memerlukan strategi baru agar tidak terus bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi mampu membangun kemandirian fiskal melalui berbagai sektor potensial.

Baca juga: Satgas Yonif 732/Banau Hidupkan Semangat Belajar Anak-Anak Wangbe Lewat Metode Bermain-Edukasi di Perbatasan Papua

Struktur RAPBD 2026 turut menjadi perhatian karena pendapatan daerah dirancang sebesar Rp585,8 miliar, ditopang dana transfer Rp3,25 triliun dan pendapatan sah lainnya Rp1,8 triliun. Sementara itu, total belanja daerah mencapai Rp5,63 triliun dengan komposisi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Fraksi Gerindra memberi sorotan tajam terhadap besarnya belanja operasional yang mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja. Menurut mereka, porsi tersebut perlu dievaluasi secara mendalam, terutama terkait belanja pegawai yang dinilai masih terlalu besar dibanding porsi belanja produktif.

Rendahnya belanja modal yang hanya mencapai Rp1,8 triliun atau 31 persen disebut dapat menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung. Gerindra mendorong pemerintah memperkuat alokasi ini agar pelayanan publik dan pembangunan fisik tidak tersendat.

Ketua Fraksi Gerindra juga menyampaikan pentingnya peningkatan PAD melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset yang dimiliki daerah harus diolah menjadi sumber pendapatan, bukan sekadar tercatat secara administratif tanpa peran nyata.

Baca juga: Satgas Yonif 732/Banau Perkuat Ekonomi Warga Mamere Lewat Program Rosita di Perbatasan Papua

Dalam rapat tersebut, Gerindra turut menekankan keberpihakan kepada pengusaha Orang Asli Papua. Mereka meminta agar penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memastikan mereka mendapatkan ruang yang adil dalam proses lelang elektronik yang diselenggarakan pemerintah.

Terkait pembiayaan daerah, Gerindra meminta pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD. Jika tidak menunjukkan hasil yang signifikan, mereka mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh agar dana penyertaan tidak menjadi beban fiskal.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama masa kepemimpinan Bupati Johanis Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Karena itu, anggaran ini menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu membawa perubahan yang nyata dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan.