TPNPB Serukan Upacara Militer dan Pengibaran Bendera Bintang Fajar pada 1 Desember 2025

Sejumlah anggota bersenjata terlihat mengibarkan Bendera Bintang Fajar di sebuah area lapang yang dikelilingi hutan. Suasana tampak tegang namun terorganisir, memperlihatkan barisan kelompok yang berpartisipasi dalam upacara simbolis tersebut. (Ist)

PAPUA - Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB kembali mengeluarkan seruan resmi menjelang 1 Desember 2025. Seruan ini ditujukan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di berbagai wilayah Papua. Mereka diminta melaksanakan upacara militer dan pengibaran Bendera Bintang Fajar sebagai bagian dari peringatan momentum historis yang diklaim penting bagi kelompok tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima pada 30 November 2025 di Jayapura, TPNPB menyampaikan bahwa instruksi ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali sikap mereka terhadap sejarah 1 Desember 1961. Tanggal tersebut, menurut mereka, merupakan hari pengumuman embrio kemerdekaan bangsa Papua yang disebut-sebut diakui secara resmi oleh Pemerintah Belanda pada masa itu. TPNPB menilai peringatan ini harus dijalankan serentak oleh seluruh struktur komando mereka.

Selain menyerukan pengibaran bendera, TPNPB juga menyoroti situasi konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua. Mereka menyatakan bahwa konflik tersebut telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pernyataannya, organisasi ini menilai bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak internasional, termasuk Pemerintah Kerajaan Belanda, yang dianggap memiliki peran historis.

Baca juga: Amnesty International Desak Penyelidikan Transparan atas Serangan Drone Mematikan di Yahukimo

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran persnya menyatakan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan secara sepihak. Ia menekankan perlunya pendekatan yang dinilai “adil” menurut mereka. Sambom menyebut bahwa prinsip keadilan itu menjadi alasan mendesak bagi TPNPB meminta campur tangan pihak luar dalam dinamika Papua yang tak kunjung mereda.

Lebih lanjut, TPNPB menyampaikan bahwa seruan peringatan 1 Desember bukan hanya ditujukan kepada pasukan mereka, tetapi juga kepada masyarakat Papua secara luas. Mereka mengajak kelompok sipil dan komunitas internasional untuk turut mengingat momentum yang mereka anggap sebagai tonggak sejarah politik Papua. Seruan ini, menurut TPNPB, merupakan bentuk penegasan sikap atas perjalanan panjang konflik dan tuntutan mereka.

Dalam konteks internal TPNPB, momentum seperti 1 Desember biasanya dimaknai sebagai simbol konsolidasi organisasi. Instruksi untuk melaksanakan upacara militer serentak di 36 Kodap menunjukkan upaya mereka menjaga struktur, kedisiplinan, serta penyebaran pesan politik yang seragam. Peringatan ini, bagi mereka, sekaligus menjadi sarana memperkuat identitas perjuangan.

Namun, seruan ini juga berpotensi memunculkan peningkatan eskalasi keamanan di sejumlah wilayah Papua. Pada tahun-tahun sebelumnya, aparat keamanan Indonesia biasanya meningkatkan patroli dan kesiagaan jelang 1 Desember karena potensi aksi demonstrasi, pengibaran bendera, atau pertemuan massa yang dilakukan berbagai kelompok. Situasi tersebut membuat tanggal 1 Desember kerap menjadi momen yang diawasi ketat.

Meski demikian, dalam rilis resminya, TPNPB tidak merinci bentuk kegiatan lain selain upacara militer dan pengibaran Bintang Fajar. Mereka hanya menegaskan bahwa peringatan tahun ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan tertib oleh seluruh komando, menunjukkan bahwa kelompok tersebut masih ingin menampilkan kesatuan sikap menjelang 1 Desember 2025.

Baca juga: Bupati Boven Digoel Temukan Rumah Guru di Kouh Terbengkalai: Pembangunan Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan

Siaran pers tersebut ditutup dengan pernyataan dari Sebby Sambom yang kembali mengajak rakyat Papua serta komunitas internasional untuk memperingati apa yang mereka sebut sebagai hari pengumuman embrio kemerdekaan bangsa Papua. Ia menegaskan bahwa seruan itu merupakan bagian dari komitmen mereka dalam memperjuangkan tuntutan politik yang selama ini diangkat.

Dengan rilis tersebut, TPNPB kembali menempatkan 1 Desember sebagai momen simbolik yang sarat makna politik dalam narasi perjuangan mereka. Peringatan itu diharapkan oleh kelompok ini menjadi pengingat atas sejarah versi mereka, sekaligus mempertegas posisi politik yang terus mereka gaungkan dalam dinamika konflik berkepanjangan di Papua.