RAPBD Jayapura 2026 Mengalami Penyusutan, Pemkab Cari Jalan Keluar di Tengah Tekanan Pembiayaan

Tim monitoring DPR Kabupaten Jayapura terlihat meninjau pembangunan box culvert di salah satu titik proyek infrastruktur di wilayah Sentani. (Ist)

PAPUA - Pemerintah Kabupaten Jayapura menghadapi tantangan besar dalam penyusunan RAPBD 2026 setelah proyeksi pendapatan daerah dipastikan turun signifikan. Besaran RAPBD tahun depan hanya diperkirakan mencapai Rp1,26 triliun, lebih kecil dibandingkan APBD 2025 yang berada di angka Rp1,4 triliun. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bagi Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran mendatang.

Baru delapan bulan menjabat, Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Richard S Yoku harus menghadapi situasi anggaran yang mengecil, justru ketika masyarakat menunggu realisasi janji-janji kampanye mereka. Alih-alih bergerak cepat menjalankan program, keduanya kini harus memutar otak agar penurunan anggaran tidak menghambat pembangunan daerah.

Dalam rapat bersama DPR Kabupaten Jayapura pekan lalu, Wonda menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan tahun 2026 turun sekitar Rp287,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa sebagian besar program dan target pendapatan pada tahun berjalan telah dirancang sebelum ia dan wakilnya dilantik, sehingga pemerintahannya harus mencari strategi baru untuk menjaga stabilitas pendanaan.

Baca juga: Amnesty International Desak Penyelidikan Transparan atas Serangan Drone Mematikan di Yahukimo

Salah satu langkah yang dicanangkan adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Jayapura menargetkan PAD 2026 mencapai Rp181,23 miliar, naik lebih dari Rp21 miliar dibandingkan tahun 2025. Kenaikan ini akan diupayakan melalui perluasan sumber PAD baru serta optimalisasi potensi yang selama ini belum tergarap maksimal.

Selain itu, Wonda menekankan pentingnya tetap mengakses berbagai fasilitas pendanaan dari pusat, termasuk Otsus dan Dana Transfer ke Daerah (TKD), meskipun pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran nasional berdampak langsung pada berkurangnya DAK fisik hingga hampir 25 persen, sehingga pemerintah daerah harus lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan belanja.

Pemerintah Kabupaten Jayapura juga mendorong perubahan mekanisme perencanaan terkait Dana Otsus agar bisa menggeser alokasi untuk kegiatan prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, regulasi baru terkait hubungan kewenangan dengan pemerintah kampung juga sedang dipersiapkan untuk memastikan Dana Kampung dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih produktif.

Meski anggaran menyusut, pemerintah daerah tetap berencana melanjutkan sejumlah proyek strategis melalui skema pembiayaan multiyears. Lima pembangunan ruas jalan utama akan dikerjakan, antara lain jalur Dormena–Yongsu–Ormu–Pasir 6, Demta–Bukisi–Maribu, Benguin–Progo, Nimbontong–Lereh–Tengon, serta Bring–Bangai–SP2. Wonda berharap DPR Kabupaten Jayapura dapat memberikan persetujuan karena proyek-proyek ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, DPR Kabupaten Jayapura melalui Panitia Khusus (Pansus) PAD mulai menyoroti rendahnya kinerja SKPD pengumpul pendapatan. Ketua Pansus PAD, Lerry Patrix Suebu, menilai bahwa penurunan proyeksi pendapatan bukan semata karena kondisi ekonomi, tetapi juga akibat kurang kreatifnya SKPD dalam memanfaatkan potensi daerah. Ia menyebut beberapa SKPD bahkan kekurangan fasilitas dasar hingga akhirnya tidak mampu memenuhi target PAD.

Dalam peninjauan ke berbagai SKPD, Pansus PAD menemukan sejumlah potensi pendapatan yang terbengkalai, termasuk infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan nilai ekonominya. Beberapa proyek jalan bernilai miliaran rupiah dinilai tidak memberikan dampak terhadap pendapatan daerah, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur baru di daerah terjal seperti Yongsu Desoyo diprediksi akan menyerap biaya sangat besar.

Baca juga: Komnas HAM Prioritaskan Penanganan Kasus Irene Sokoy yang Meninggal Saat Ditolak Sejumlah Rumah Sakit

Di tengah persoalan pendapatan dan efisiensi anggaran, digitalisasi layanan pajak dan retribusi kini menjadi salah satu tumpuan utama. Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Budi Prodjonegoro Yokhu, menyampaikan bahwa sejak Juli 2025 seluruh pembayaran PAD telah menggunakan sistem barcode untuk menekan kebocoran pendapatan. Integrasi pembayaran digital dengan perbankan diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan memperluas basis pajak, sehingga target PAD 2026 bisa dicapai.

Dengan tekanan fiskal yang cukup berat, Pemkab Jayapura dan DPR Kabupaten Jayapura kini berada pada titik krusial untuk menentukan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Berbagai langkah efisiensi, inovasi, dan pengawasan diperkuat agar pembangunan tidak terhambat, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.