Diskusi Green Press Community 2026: Masyarakat Adat dan Warga Lokal Merupakan Benteng Terakhir Penjaga Alam

Suasana diskusi dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Timur, Sabtu (7/2/2026) (Jubi)

PAPUA - Masyarakat adat dan warga lokal dinilai sebagai benteng terakhir dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di tengah derasnya arus eksploitasi dan pendekatan konservasi yang cenderung administratif. Penegasan ini mengemuka dalam diskusi Green Press Community (GPC) 2026 bertajuk Konservasi Laut Berbasis Komunitas dan Masyarakat Adat yang digelar di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sabtu (7/2/2026).

Erwin Suryana, Focal Point Working Group Indigenous and Community Conserved Areas (ICCA), menegaskan bahwa pendekatan konservasi formal dan birokratis semata tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan kerusakan lingkungan. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam membangun keberlanjutan ekosistem.

Ia menjelaskan bahwa konservasi sejati bukan hanya soal pengawetan ekosistem, melainkan bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dalam konteks inilah, praktik ICCA hadir sebagai model perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal yang lahir dari inisiatif masyarakat sendiri.

Pengalaman media Jubi dalam meliput praktik konservasi tradisional di Papua Barat turut menguatkan pandangan tersebut. Di Kabupaten Teluk Wondama, tradisi sasi terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, jauh sebelum regulasi formal negara hadir.

Victor Mambor, jurnalis Jubi, menuturkan bahwa sasi merupakan hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam dalam periode tertentu. Di Teluk Wondama, praktik ini dikenal dengan istilah Sawora dan Kadup, yang dijalankan dengan disiplin tinggi oleh masyarakat setempat.

Baca juga: Gubernur Dominggus Apresiasi Kepemimpinan Johnny Isir, Sambut Alfred Papare

Ia menambahkan bahwa kaum perempuan memegang peran kunci dalam pengelolaan sasi laut, mulai dari menentukan jadwal buka-tutup hingga melarang praktik penangkapan ikan yang merusak. Selain menjaga ekosistem, mereka juga mengembangkan ekowisata berbasis homestay yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga.

Namun demikian, Mambor mencatat masih adanya kesenjangan informasi di wilayah pesisir Papua, khususnya terkait konsep Blue Carbon atau karbon biru. Padahal, potensi ekosistem pesisir Papua sangat besar dalam mitigasi perubahan iklim global.

Sementara itu, Prof. Dr. Rignolda Djamaludin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik tajam terhadap ambisi pemerintah dalam menetapkan target perlindungan laut sebesar 30 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut kerap hanya indah di atas kertas dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Ia menilai, ketika kawasan konservasi ditemukan mengandung sumber daya bernilai ekonomi seperti emas dan nikel, wilayah tersebut kerap dirampas atas nama kepentingan negara. Kondisi ini membuat ruang hidup masyarakat adat semakin terdesak.

Baca juga: Perahu Rombongan Ibadah HUT PI ke-171 Terbalik, Puluhan Penumpang Dievakuasi Selamat

Pengalaman serupa juga diungkapkan Billy Gustavianto Lolowang, CEO Yayasan Masarang di Sulawesi Utara, yang berjuang mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap satwa liar, khususnya penyu. Pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga satwa langka.

Billy menceritakan bagaimana seorang pemburu penyu akhirnya bertransformasi menjadi pelindung satwa tersebut, setelah merasakan manfaat langsung dari pendekatan persuasif dan edukatif. Perubahan ini menjadi bukti bahwa konservasi akan lebih kuat jika tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri.

Kisah inspiratif juga datang dari Masyarakat Adat Cerekang di Sulawesi Selatan. Idam Idrus dari Universitas Negeri Makassar memaparkan bahwa masyarakat Cerekang menjaga hutan dan sungai karena ikatan spiritual yang mendalam, menjadikan alam sebagai ruang sakral yang tak boleh dirusak.