Kolaborasi Enam Provinsi Papua Percepat Pembangunan Berkelanjutan

Foto bersama para gubernur dan perwakilan enam provinsi di Tanah Papua usai penandatanganan piagam kolaborasi percepatan pembangunan berkelanjutan di Manokwari, Jumat (13/2/2026). (Ist)

PAPUA - Pemerintah enam provinsi di Tanah Papua resmi mendeklarasikan kolaborasi percepatan pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan piagam bersama dalam Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua yang digelar di Manokwari, Jumat (13/2/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi lintas wilayah setelah pemekaran administratif di Tanah Papua. Para kepala daerah sepakat bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi sebagai satu kesatuan bentang hidup.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian konsolidasi yang telah berlangsung sejak 2025. Menurutnya, forum gubernur menjadi ruang penting menyatukan visi pembangunan kawasan.

Ia menegaskan bahwa Papua harus dikelola sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak terfragmentasi oleh batas administratif provinsi.

Baca juga: Ikan Mati di Sorong, Sungai Klafdalim dan Klasoh Diduga Tercemar

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung visi Papua Emas 2041, yakni cita-cita menuju Papua yang maju, mandiri, dan bermartabat. Visi tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Dominggus menekankan pentingnya memperkuat forum gubernur sebagai wadah komunikasi dan sinkronisasi kebijakan. Sinergi antarpemerintah provinsi dinilai krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pertemuan itu juga menjadi momentum menjembatani pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan. Dukungan riset dan data ilmiah diharapkan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Para gubernur menilai pendekatan berbasis sains sangat relevan, terutama dalam merespons isu perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati Papua yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam terbesar di dunia.'

Baca juga: Smart Air Ditembak, 13 Lubang Peluru Bersarang di Badan Pesawat

Komitmen bersama tersebut turut menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak bergantung pada deforestasi. Model ekonomi hijau dan solusi iklim berbasis alam dipandang sebagai arah baru pembangunan Papua ke depan.

Hasil utama dari konferensi internasional terkait solusi iklim berbasis alam direncanakan akan dirangkum dan diintegrasikan dalam kesepakatan bersama melalui inisiatif Papua Delivery Unit, sebagai instrumen penguatan implementasi di daerah.

Langkah ini juga merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions yang digelar bersamaan di Manokwari, mempertemukan unsur sains, kebijakan, dan komitmen politik.

Melalui deklarasi ini, enam provinsi di Tanah Papua menegaskan komitmen untuk berjalan bersama, memastikan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.