Ancaman Utang Proyek Mengintai Teluk Bintuni

Advokat dan pembela hak asasi manusia Yan C. Warinussy (Jubi)

PAPUA - Advokat dan pembela hak asasi manusia Yan C. Warinussy mengingatkan potensi terjadinya utang pemerintah daerah kepada kontraktor di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Peringatan tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni terkait kemungkinan munculnya beban keuangan pada tahun anggaran 2026.

Menurut Warinussy, potensi utang ini berkaitan dengan jumlah paket pekerjaan yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Ia mengungkapkan bahwa terdapat ratusan paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni yang telah direncanakan untuk tahun anggaran tersebut.

Baca juga: Dialog Papua Disorot, JDP Ingatkan Ubah Pendekatan

Total nilai pagu anggaran yang tercantum dalam sistem tersebut mencapai sekitar Rp938 miliar.

Sementara itu, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni untuk tahun yang sama hanya berkisar Rp400 miliar.

Selisih yang cukup besar antara perencanaan dan ketersediaan anggaran ini dinilai berisiko menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari.

Warinussy menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat berujung pada terjadinya utang, tunda bayar, bahkan gagal bayar kepada pihak ketiga.

Baca juga: Pria Tewas Bersimbah Darah di Ruko Timika

Ia juga mengingatkan bahwa situasi semacam ini berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia memperoleh informasi bahwa pada tahun anggaran 2025 terdapat sejumlah kontraktor yang belum menerima pembayaran.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran akan terulangnya masalah serupa pada tahun berikutnya jika tidak segera diantisipasi.