Pemda Tegaskan Pansel Pegang Kendali, Proses Seleksi Sekda Nduga Diklaim Independen

Peta Kab. Nduga (https://kab-nduga.kpu.go.id/)PAPUA - Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik di tengah berbagai sorotan terkait transparansi dan objektivitas pelaksanaannya.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan langsung oleh pihak kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah kewenangan panitia seleksi (pansel).

Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Nduga, Taher, menjelaskan bahwa pansel dibentuk melalui surat keputusan bupati dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kalangan akademisi.

Baca juga: Kendaraan Tenaga Kesehatan Jadi Sasaran, Situasi Keamanan Kian Memanas

Ia menyebutkan bahwa komposisi pansel terdiri dari lima orang, dengan ketua berasal dari unsur pemerintah provinsi serta anggota lainnya dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih.

Menurutnya, peran pemerintah kabupaten hanya sebatas pada tahap awal pembentukan dan penyerahan kewenangan kepada pansel untuk menjalankan proses seleksi.

Setelah pansel terbentuk, seluruh tahapan seleksi berjalan secara independen tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah daerah, termasuk dari kepala daerah.

Baca juga: Skandal Dana Hibah KPU Mimika Rp140,9 Miliar Terkuak, Dugaan Penyimpangan Dimulai dari Perencanaan

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menilai tingkat transparansi maupun objektivitas dalam proses tersebut karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab pansel.

Penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai pertanyaan publik yang muncul terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai kurang terbuka.

Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah daerah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses seleksi berjalan hingga menghasilkan Sekda definitif.

Baca juga: Agen Intelijen Ditikam di Dekai, Situasi Keamanan Kembali Memanas

Keberadaan Sekda definitif dinilai penting untuk memimpin jalannya birokrasi dan memastikan roda pemerintahan daerah berjalan optimal.

Setelah posisi Sekda terisi, pemerintah daerah berencana melanjutkan proses pengisian jabatan strategis lainnya di level eselon II.

Proses pengisian jabatan tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda terpilih guna memastikan koordinasi birokrasi berjalan lebih efektif.