Ekskavator Masuk Imekko, Masyarakat Adat Waspada

sebuah kapal tongkang yang mengangkut puluhan alat berat jenis ekskavator tiba di Pelabuhan Jamarema (Jubi)

PAPUA - Selasa, 31 Maret 2026, sebuah kapal tongkang yang mengangkut puluhan alat berat jenis ekskavator tiba di Pelabuhan Jamarema, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Kedatangan alat berat tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat adat Imekko terkait potensi eksploitasi hutan dan perampasan ruang hidup mereka.

Menanggapi situasi ini, Kepala Suku Besar Imekko, Yohoan Bodory, langsung mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Baca juga: Kasus Pembunuhan ART Manokwari Masuk Tahap Penuntutan

Ia meminta masyarakat tetap tenang, namun bersikap tegas dalam menjaga wilayah adat dari aktivitas yang dianggap merugikan.

Menurutnya, jika ditemukan aktivitas alat berat di wilayah adat, masyarakat berhak menghentikannya secara adat sambil melaporkan kepada pihak berwenang.

Imbauan tersebut juga menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan potensi ancaman terhadap wilayah adat.

Baca juga: Koalisi Desak Hentikan Penyisiran Di Dogiyai

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal tongkang tersebut diduga membawa ekskavator yang akan digunakan oleh perusahaan kelapa sawit dalam skala besar.

Kehadiran perusahaan ini dikhawatirkan akan membuka lahan secara luas dan berdampak pada kerusakan hutan adat di kawasan Imekko.

Yohoan menegaskan bahwa hutan adat bukan sekadar lahan kosong, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi.

Ia menyebutkan bahwa di dalam hutan terdapat sumber pangan, identitas, serta warisan leluhur yang harus dijaga keberlanjutannya.

Baca juga: Krisis LPG 12 Kg di Timika, Harga Melonjak dan Usaha Kecil Terpukul

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masuknya alat berat tanpa komunikasi yang jelas dengan masyarakat adat berpotensi memicu konflik sosial.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, selama dilakukan melalui mekanisme adat dan persetujuan bersama.

Menurutnya, pemaksaan aktivitas perusahaan tanpa persetujuan masyarakat berisiko mengubah wilayah yang selama ini damai menjadi konflik terbuka.

Masyarakat adat Imekko sendiri telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap rencana investasi tersebut kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat.

Dengan tetap datangnya alat berat ke wilayah tersebut, masyarakat kini bersiap menjaga hutan adat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang.