Pemkab Jayapura Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPR

 Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Samuel Yoku, menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPR Kabupaten Jayapura (Jubi)

PAPUA – Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Kabupaten Jayapura.

Pengajuan Raperda tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Kabupaten Jayapura yang berlangsung di Sentani, Senin (29/6/2026).

Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Samuel Yoku, membacakan pidato Bupati Jayapura dalam sidang tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penyampaian Raperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Yoku, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia mengatakan penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengelola anggaran daerah selama tahun 2025.

Selain itu, laporan keuangan yang disampaikan juga telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pemaparannya, Yoku menyebut realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jayapura sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1,395 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 92,63 persen dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,506 triliun.