7 Warga Ikrar Kembali ke NKRI, Dandim Teluk Bintuni Ajak Bangun Daerah Lewat Jalan Damai

Sebanyak 37 orang yang terdiri dari mantan anggota dan simpatisan kelompok bersenjata mengikuti prosesi ikrar kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Makodam XVIII/Kasuari, Papua Barat, Kamis (25/6/2026). (Ist)

PAPUA – Sebanyak 37 orang menyatakan ikrar kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah prosesi yang berlangsung di halaman Makodam XVIII/Kasuari pada Kamis (25/6/2026).

Mereka terdiri atas 10 mantan anggota dan 27 simpatisan yang sebelumnya tergabung dalam Kowip I Kodap IV Sorong Raya, Batalyon Ofir, serta Batalyon Sair.

Prosesi tersebut berlangsung dengan suasana khidmat dan disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di Papua Barat.

Sebagian besar peserta yang mengikuti ikrar tersebut berasal dari wilayah Mayerga dan Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.

Komandan Kodim 1806/Teluk Bintuni, Letkol Inf Yan Manggala D. Simanjuntak, menyampaikan bahwa momentum tersebut menjadi langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui pendekatan damai akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan jalan kekerasan.

"Jalur kekerasan tidak akan membawa perubahan nyata. Mari kita alihkan tenaga dan pikiran untuk membangun kampung halaman sendiri dengan cara damai dan terarah. Negara hadir mendampingi langkah ini sepenuhnya," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan aparat keamanan selama ini lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan kekeluargaan.

Menurutnya, kehadiran aparat bukan untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, melainkan memberikan perlindungan serta menjamin keamanan seluruh warga.

"Kehadiran kami bukan untuk menakuti, melainkan menjaga rasa aman serta melindungi hak-hak seluruh warga tanpa terkecuali," lanjutnya.
Dandim juga memastikan sinergi antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

Selain itu, berbagai aspirasi masyarakat akan terus menjadi perhatian dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Ia berharap langkah yang ditempuh oleh 37 orang tersebut dapat menjadi contoh bagi pihak lain yang masih berada di luar agar memilih jalan damai dan kembali berkontribusi membangun daerah.

"Pintu negara terbuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin kembali dengan kesadaran sendiri. Jaminan keamanan kami berikan sepenuhnya. Mari kita bergandengan tangan membangun tanah kelahiran kita, khususnya wilayah pegunungan Moskona, menjadi daerah yang makmur, aman, dan sejahtera," ujarnya.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan menilai proses rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Papua Barat.

Melalui pendekatan dialog, kerja sama, dan semangat kebersamaan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.