PAPUA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada dukungan seluruh kepala daerah. Menurutnya, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membantu kelancaran proses pendataan di lapangan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah di Tanah Papua diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus.
Senada dengan Mendagri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Amalia, pendataan tersebut tidak hanya mencakup berbagai aktivitas ekonomi, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Baca juga: Pertamina Salurkan Santunan ke Lima Panti Asuhan di Jayapura
Melalui pelaksanaan sensus tersebut, BPS berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian nasional sehingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," kata Amalia.
Menanggapi ajakan tersebut, seluruh kepala daerah yang hadir menyatakan komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah masing-masing.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung seluruh tahapan pelaksanaan sensus agar berjalan sukses.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tandas Ahmad Nausrau.
Komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebelumnya juga telah diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026). Surat edaran tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus.
Melalui dukungan seluruh pemerintah daerah, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Tanah Papua.
Pertemuan di Gedung Negara Papua turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pejabat Badan Pusat Statistik, serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua yang bersama-sama memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
