Sekolah Rakyat dan Koperasi Didorong Jadi Motor Pemerataan di Papua

Wamendagri RI saat berkunjung ke Papua (Jubi)

PAPUA - Pemerintah pusat terus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Papua, melalui sejumlah program strategis.

Program tersebut meliputi sekolah rakyat dan koperasi merah putih yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, menyampaikan hal tersebut dalam Musrenbang RKPD 2027 dan Otsus Papua.

Kegiatan itu berlangsung secara daring dari Jakarta pada Kamis, 30 April 2026.

Baca juga: Papua Didorong Percepat Program 3 Juta Rumah, Fokus Penuhi Hunian Layak Masyarakat

Ia menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan secara gratis.

Seluruh pembiayaan program tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat.

Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak.

Ribka menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Ia berharap anak-anak di daerah terpencil dapat merasakan kualitas pendidikan yang setara dengan di perkotaan.

Baca juga: Panen Raya Jagung di Keerom Jadi Langkah Awal Menuju Lumbung Pangan Papua

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi melalui koperasi merah putih.

Program koperasi ini disebut telah menunjukkan dampak positif di sejumlah daerah di Indonesia.

Berbagai testimoni masyarakat menjadi indikator keberhasilan awal program tersebut.

Namun demikian, implementasi di wilayah Papua dinilai masih perlu ditingkatkan.

Ribka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan program berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa seluruh program harus menjangkau wilayah terdepan dan masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Kajari Manokwari Tegaskan Belum Tangani Kasus DAK 2023, Fokus Selesaikan Perkara Lama

Program-program ini juga diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Dampak tersebut mencakup peningkatan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat terserap melalui sistem ekonomi yang lebih terstruktur.

Pemerintah berharap program ini menjadi motor penggerak pembangunan dan mengurangi kesenjangan di Papua.