Transformasi Kebijakan Kesehatan Papua Didorong Berbasis Pencegahan Dan Data Terpadu

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni dan Wakil Menteri Kesehatan RI (Jubi)

PAPUA — Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mendorong perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan di Tanah Papua guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pendekatan yang selama ini diterapkan masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal, terutama dengan menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dalam sistem kesehatan.

Menurut Yanni, fokus yang terlalu besar pada pengobatan justru membuat penanganan kesehatan selalu tertinggal dibandingkan laju penyakit yang terus berkembang.

Baca juga: Jayapura Jadi Pusat Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 Di Indonesia

Ia menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi arus utama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar pelengkap dalam sistem kesehatan yang ada.

Selain itu, Yanni menyoroti pentingnya integrasi data kesehatan yang selama ini dinilai masih terfragmentasi dan belum terkelola secara optimal.

Tanpa sistem data yang akurat dan terpadu, intervensi kesehatan dinilai tidak akan tepat sasaran dan sulit memberikan dampak signifikan.

Ia mengusulkan penerapan sistem berbasis identitas tunggal agar setiap kasus kesehatan dapat dilacak dan ditangani secara lebih efektif dan terukur.

Baca juga: Kemenangan Manis Persipura Berujung Tantangan Baru Di Jalur Playoff

Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai menjadi kunci penting, mengingat karakter sosial masyarakat Papua yang memiliki kekuatan pada peran tokoh adat dan pemuka agama.

Menurutnya, tokoh lokal memiliki kepercayaan tinggi di tengah masyarakat sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam mengedukasi dan mendorong perubahan perilaku hidup sehat.

Yanni mencontohkan bahwa berbagai penyakit seperti tuberkulosis, kusta, HIV/AIDS, hingga malaria sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi dan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan distribusi tenaga medis yang belum merata, terutama di wilayah terpencil yang masih kekurangan layanan kesehatan memadai.

Ia menilai perlunya kebijakan insentif berbasis risiko wilayah agar tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di daerah dengan tantangan geografis tinggi.

Yanni juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan menggeser fokus pembiayaan dari pengobatan ke sektor promotif dan preventif yang dinilai lebih hemat dan berkelanjutan.

Baca juga: Damai Di Tanah Papua: Kesalahpahaman TNI Dan Gereja Di Timika Berakhir Rekonsiliasi

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus atau dokter Benny, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan langkah strategis untuk menangani tuberkulosis secara lebih agresif.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi beban kasus TBC yang tinggi, bahkan menempati peringkat kedua di dunia, sehingga membutuhkan pendekatan luar biasa dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam upaya tersebut, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan alat rontgen portabel yang dapat digunakan di wilayah terpencil untuk mempercepat deteksi dini.

Benny menambahkan bahwa Papua memiliki beban penyakit yang cukup tinggi, mulai dari TBC, HIV/AIDS, hingga malaria, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan strategi yang terintegrasi.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di wilayah Papua.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap kebijakan kesehatan di Papua dapat lebih efektif, merata, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.