Pelantikan Pejabat Dinyatakan Sah, Bupati Boven Digoel Tegaskan Tak Ada Celah Pelanggaran

Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., memimpin apel bersama (papuanewsonline.com)

PAPUA — Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilaksanakan pada 17 Maret 2026 telah berjalan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memimpin apel bersama seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah, Senin (4/5/2026).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa seluruh tahapan pelantikan telah melalui prosedur administratif dan hukum yang benar.

Ia juga menyebut bahwa penjelasan dari pimpinan daerah, Inspektorat, serta bagian hukum sudah cukup jelas untuk dipahami oleh semua pihak.

Baca juga: Audit BPK Jadi Momentum Pembenahan, Bupati Mimika Tekankan Transparansi dan Akurasi Kinerja

Selain itu, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara serta keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan turut memperkuat legitimasi proses tersebut.

Dengan adanya kepastian tersebut, Bupati meminta agar tidak ada lagi pihak yang mempermasalahkan pelantikan hingga ke tingkat legislatif maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, polemik yang berlarut justru dapat mengganggu stabilitas kerja dan pelayanan publik di daerah.

Ia bahkan menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan regulasi serta sanksi tegas bagi pihak yang masih memperdebatkan keputusan tersebut.

Baca juga: Nasib Program Makan Bergizi Gratis di Mimika Menggantung, Belasan Unit Layanan Masih Menunggu Keputusan

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga disiplin serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.

Bupati juga mengingatkan bahwa penempatan dan pergeseran jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah.

Namun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam pengawasan lembaga berwenang di tingkat nasional.

Di sisi lain, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan program kerja yang masih berjalan lambat.